Himbara Dibekali Rp200 Triliun, Apa Dampaknya?

Lima bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) menerima tambahan dana sebesar Rp200 triliun dari pemerintah. Kebijakan ini diumumkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bagian dari upaya memperkuat peran perbankan BUMN dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor prioritas.

Bank yang tergabung dalam Himbara meliputi PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Dana jumbo ini diharapkan mampu mendorong ekspansi kredit sekaligus memperkuat stabilitas perbankan nasional.

Head of Research & Chief Economist Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto, menilai injeksi dana tersebut berpotensi memberikan sentimen positif terhadap kinerja saham bank BUMN. Meski demikian, ia mengingatkan agar perbankan tetap cermat dalam menyalurkan pembiayaan.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Jelaskan Asal Usul Dana Rp200 Triliun di Himbara: Bukan Utang, Hanya Geser dari BI

“Proyeksi saham BUMN mungkin akan ada semacam harapan, tapi sebenarnya juga harus berhati-hati. Kalau kita lihat memang mungkin yang bakal banyak didorong oleh pemerintah itu dari sektor-sektor prioritas,” ujar Rully dalam acara Media Day di Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Rully menambahkan, prospek ke depan sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam mengelola risiko. Penyaluran kredit yang agresif berpotensi menimbulkan peningkatan kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) jika tidak diimbangi dengan manajemen yang ketat.

Ia menegaskan, efektivitas penggunaan dana Rp200 triliun itu kini sepenuhnya berada di tangan perbankan. 

“Jadi, ini bukan lagi tugas dari pemerintah untuk memastikan Rp200 triliun itu akan berdampak. Ini adalah diberi tugas kepada bank-bank pemerintah atau Himbara, yakni Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan juga BSI,” jelasnya.

Dengan tambahan modal ini, pemerintah menaruh harapan besar agar bank-bank BUMN dapat menjadi motor penggerak pembiayaan nasional, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika perekonomian global.