Capai Ekonomi 8%, Pemerintah Dorong Minat Investasi Lewat Infrastruktur Bermanfaat

Selain itu, Pemerintah juga akan terus mengawal langkah-langkah untuk meminimalisir risiko dari percepatan pinjaman daerah dan dampaknya bagi daerah penerima. Dari sisi tata kelola, masing-masing K/L akan memastikan proses pemberian pertimbangan 3 menteri berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Hal lain yang juga akan menjadi concern Pemerintah yakni memastikan kapasitas keuangan PT SMI jika terdapat pengajuan bersamaan dari beberapa daerah agar pembiayaan tetap berkelanjutan.

“Penandatanganan Berita Acara ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, menyederhanakan proses pengajuan, serta memastikan pembiayaan infrastruktur daerah lebih cepat tersalurkan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan perekonomian daerah secara berkelanjutan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Selasa (30/9).