Tak Bisa Hanya Kejar Pertumbuhan Wisatawan, Sektor Pariwisata Juga Harus Pastikan Keberlanjutan

Sektor pariwisata kini tidak bisa lagi hanya mengejar pertumbuhan jumlah wisatawan, namun juga harus memastikan keberlanjutan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat lokal.

Sehingga Indonesia berkomitmen untuk mendorong pariwisata hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Ini disampaikan Wamenpar dalam forum ASEAN Tourism Minister (ATM) Retreat yang berlangsung di Melaka, Malaysia, Senin (29/9/2025).

Baca Juga: Perdana, Presiden Prabowo Subianto Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025

"Forum ini menjadi momentum memperkuat kerja sama ASEAN di sektor pariwisata, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perlambatan ekonomi, perubahan iklim, dan pergeseran preferensi wisatawan," ujar Wamenpar, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Rabu (1/10).

Indonesia punya landasan yang kuat untuk berperan aktif di forum-forum internasional. Khususnya dalam mendorong terciptanya pariwisata yang berkelanjutan. Hal tersebut selaras dengan strategi nasional, di mana penerapan prinsip Blue, Green, Circular Economy (BGCE) ditetapkan sebagai pilar utama pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Konsep tersebut juga tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 yang menempatkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan sebagai prioritas nasional. Pariwisata berkelanjutan akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional.

Menghadapi tantangan perubahan iklim misalnya, Wamenpar Ni Luh Puspa mengatakan, Indonesia menyadari sepenuhnya urgensi penanganan perubahan iklim dalam pariwisata. Indonesia kemudian melakukan pendekatan dengan mempertegas komitmen global, perencanaan nasional, strategi sektoral, serta pelibatan masyarakat/komunitas.

"Presiden Prabowo baru-baru ini di Sidang Umum PBB menegaskan kembali komitmennya terhadap Perjanjian Paris. Indonesia juga merupakan salah satu negara pertama yang mendukung Deklarasi Glasgow tentang Aksi Iklim dalam Pariwisata, yang berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga setengahnya pada tahun 2030 dan mencapai net zero emission sebelum tahun 2050," katanya.

Di tingkat nasional, seperti yang telah ditetapkan dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, pertumbuhan pariwisata dipastikan selaras dengan pengembangan berbasis alam, konservasi dan penilaian risiko iklim.

Sementara di tingkat sektoral, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan UNDP yang telah memprakarsai Peta Jalan Dekarbonisasi Pengembangan Pariwisata Indonesia.

Di tingkat masyarakat, melalui program desa wisata, kami memberdayakan masyarakat lokal untuk mengadopsi praktik ramah iklim sekaligus memperkuat ketahanan dan pelestarian budaya. Saat ini 40 desa wisata di Indonesia telah tersertifikasi dan akan terus bertambah.

"Indonesia menegaskan komitmen pada pariwisata berkelanjutan, inklusif, dan tangguh, dengan fokus pada adaptasi iklim, dan pemberdayaan masyarakat lokal sejalan dengan agenda ASEAN," ujarnya.

Wamenpar Ni Luh Puspa di kesempatan itu juga menyampaikan bahwa Indonesia mendorong peningkatan konektivitas intra-ASEAN melalui pembangunan infrastruktur, digitalisasi, dan promosi bersama. Hal ini penting untuk memperkuat ASEAN sebagai destinasi tunggal di mata wisatawan global.

Konektivitas merupakan inti dari integrasi dan masa depan pariwisata ASEAN. Bagi Indonesia, hal ini selalu menjadi prioritas. Pendekatan Indonesia berfokus pada penyederhanaan regulasi dan peningkatan infrastruktur untuk mencapai mobilitas yang lancar di seluruh kawasan.