Banyak Usaha Akomodasi Bali Beroperasi Tanpa Legalitas, Ini Solusi Kemenpar

Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Rizki Handayani, mengungkapkan banyak usaha akomodasi di Bali yang beroperasi tanpa legalitas.

Sehingga Kemenpar menggelar coaching clinic untuk memfasilitasi pendampingan pendaftaran perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Bali.

Baca Juga: IEU-CEPA dan ICA-CEPA Tak Hanya Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Tapi Juga Pariwisata

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan tata kelola destinasi yang tertib, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Rizki mengatakan banyaknya akomodasi tidak terdaftar di OSS menyebabkan tingkat okupansi hotel menurun di tengah jumlah wisatawan yang terus meningkat.

“Hal ini memicu persaingan usaha tidak sehat, menurunkan kualitas layanan wisatawan, sekaligus menimbulkan risiko hukum dan keamanan,” kata Rizki, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Senin (6/10). 

Kemenpar sebelumnya telah mengidentifikasi sekitar 2.612 unit akomodasi non-resmi di Bali. Saat ini, pemerintah kabupaten/kota tengah melakukan klarifikasi dan pendataan untuk memastikan legalitas unit-unit tersebut.

Rizki menegaskan, ke depan seluruh akomodasi yang terdaftar di Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin resmi. Pemerintah pusat juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menertibkan hal ini, sekaligus menyusun regulasi yang mengatur perizinan akomodasi pariwisata. “Legalitas usaha harus jelas agar seluruh pihak terlindungi,” ujarnya.

Melalui coaching clinic ini, Kemenpar bersama Pemerintah Provinsi Bali mendampingi 80 pelaku usaha yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) agar segera mendaftarkan usahanya secara resmi.

Perizinan berusaha, lanjut Rizki, bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi bentuk kepastian hukum yang membuat pelaku usaha dapat beroperasi dengan aman, nyaman, dan berdaya saing. Dengan izin resmi, akses pembiayaan juga lebih mudah sehingga usaha bisa berkembang.