Mendagri Soroti Daerah Nol PBG, Sebut Tak Berpihak ke Masyarakat Kecil

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah daerah (pemda) yang paling banyak menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap warganya.

Hal tersebut disampaikan saat menyoroti peran daerah dalam mempercepat realisasi Program Tiga Juta Rumah yang menjadi prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: Mendagri Tito Bagi Tugas 3 Wamendagri Berdasarkan Zona Waktu Indonesia

“Yang paling banyak (menerbitkan PBG) untuk masyarakat berpenghasilan rendah tadi, berarti kepala daerahnya peduli kepada rakyatnya. Tetapi kalau dia semakin sedikit yang menerbitkan, berarti dia tidak peduli,” ujar Tito, dikutip Minggu (12/10/2025).

Ia menjelaskan, kebijakan pembebasan retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Mendagri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Menteri Pekerjaan Umum. Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti pemda melalui penerbitan peraturan kepala daerah (perkada).

Namun Tito menilai, penerbitan perkada saja belum cukup. Pemerintah daerah perlu aktif menyosialisasikan program agar lebih banyak masyarakat memanfaatkannya. 

Ia menegaskan, masih ada sejumlah kabupaten yang belum pernah menerbitkan satu pun izin PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

“Ada daerah kabupaten yang belum pernah mengeluarkan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Artinya dia mungkin tidak mensosialisasikan atau diterbitkan peraturan, tetapi tidak dilaksanakan sama dia,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Tito mengapresiasi daerah yang telah berperan aktif mendukung percepatan pembangunan rumah rakyat. Ia menyebut Sumatera Utara menempati peringkat ketujuh nasional dalam penerbitan PBG bagi MBR, dengan Kabupaten Deli Serdang sebagai kontributor tertinggi melalui 50 izin PBG yang berdampak pada pembangunan 4.007 unit rumah.

“Hebat Deli Serdang. Mengeluarkan 50 PBG, tetapi berdampak terbangunnya 4.007 unit rumah, terbanyak di Sumatera Utara,” ungkapnya.

Sebaliknya, sejumlah daerah di Sumut seperti Karo, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias, Padang Lawas, Toba, dan Kota Medan belum menunjukkan kemajuan dalam penerbitan izin PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tito menilai, hal ini menandakan kurangnya kepedulian terhadap kebutuhan perumahan rakyat.

“Di mata saya sebagai Mendagri, yang nol-nol ini ya belum ada perhatian tentang perumahan kepada rakyatnya. Padahal sudah ada SKB menjadi dasar hukum dan perintah Presiden,” ujarnya.

Tito menambahkan, program Tiga Juta Rumah bukan hanya berorientasi pada pemerataan kepemilikan rumah, tetapi juga memiliki dampak ekonomi luas melalui penciptaan ekosistem sektor perumahan yang melibatkan pengembang, penyedia bahan bangunan, hingga lembaga pembiayaan. 

Ia memperkirakan program tersebut dapat menyumbang sekitar dua persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Kado Presiden Prabowo Sejuta Sertifikat Halal Gratis, Babe Haikal Minta Warteg Manfaatkan 160 Ribu Kuota Tersedia

“Oleh karena itu, ada yang dibangun pemerintah, ada juga yang dibangun swasta, ada yang dibangun sendiri, dan ada kebijakan untuk membuat harganya menjadi murah,” kata Tito.