Penguatan Industri Ban Jadi Prioritas Kebijakan Industri Nasional

Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arief, memberikan penjelasan terkait pemberitaan pemutusan hubungan kerja (PHK) di salah satu perusahaan produsen ban di kawasan Cikarang.

Dirinya mengatakan Kemenperin telah memanggil perusahaan terkait untuk meminta penjelasan mengenai informasi PHK massal tersebut.

Baca Juga: Pemerintah Bentuk Komite Standar Laporan Keuangan, SAK IAI Tetap Berlaku Selama Transisi

“Kami telah meminta klarifikasi kepada perusahaan mengenai isu PHK ini. Kami sampaikan bahwa setiap proses penyesuaian tenaga kerja harus mematuhi ketentuan hukum dan memastikan hak-hak pekerja terpenuhi,” tegas Febri, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Senin (3/11).

Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan menyampaikan kondisinya saat ini sedang mengalami penurunan permintaan, sehingga berdampak terhadap penurunan produksi. Hal tersebut memaksa perusahaan melakukan efisiensi, yang dengan terpaksa melakukan pengurangan pekerja.

Febri menjelaskan, perusahaan ban ini berada di kawasan berikat sehingga hasil produksinya sebagian besar untuk di ekspor, dengan salah satu negara tujuannya yaitu Amerika Serikat. 

Kemenperin terus mengingatkan kepada pelaku industri, untuk wajib mengikuti seluruh mekanisme ketenagakerjaan sebelum melakukan PHK, termasuk konsultasi dengan serikat pekerja, penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta pemenuhan hak-hak pekerja sesuai regulasi.

“Kami mendorong dialog tripartit antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja agar setiap keputusan diambil secara adil, terukur, dan mengedepankan kepentingan pekerja,” katanya.

Kemenperin menegaskan, industri ban nasional memiliki peran penting dalam ekosistem otomotif, transportasi, dan manufaktur Indonesia. Karena itu, penguatan sektor ini menjadi bagian dari prioritas kebijakan industri nasional.

“Kami memahami adanya tekanan pasar global yang memengaruhi sejumlah segmen industri, termasuk industri ban. Namun, pemerintah tetap berkomitmen menjaga iklim usaha yang sehat, mendorong efisiensi dan inovasi, serta memastikan keberlanjutan investasi di Indonesia,” jelas Febri.