Keimigrasian Sangat Berpengaruh pada Pengembangan Pariwisata

Keimigrasian merupakan faktor yang sangat berpengaruh bagi pengembangan sektor pariwisata di Indonesia.

Pasalnya arus masuk wisatawan mancanegara, tenaga ahli, investor, hingga pelaku kegiatan internasional (MICE) sangat bergantung pada kecepatan dan kepastian layanan keimigrasian.

Baca Juga: Menko Airlangga Bertemu Menteri Perdagangan Singapura, Ini yang Dibahas

Sehingga Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk menghadapi berbagai tantangan keimigrasian.

Asisten Deputi Hubungan Antarlembaga Internasional Kemenpar, Zulkifli Harahap, menegaskan kecepatan dan kepastian pelayanan merupakan kunci strategis dalam kompetisi global yang semakin ketat, termasuk di sektor pariwisata.

Ini disampaikannya dalam kegiatan “Sosialisasi Aturan Terkait Keimigrasian” di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

“Kita ingin menarik lebih banyak investor, lebih banyak event MICE bertaraf internasional, dan lebih banyak tenaga ahli profesional. Namun, yang kami temu kenali di lapangan, masih ada perbedaan interpretasi atas jenis visa, kendala administratif bagi investor, hingga perbedaan penerapan kebijakan di berbagai daerah,” ujar Zulkifli, dikutip dari siaran pers Kemenpar, Rabu (19/11).

Ia menjelaskan tantangan serupa juga dirasakan pelaku industri, termasuk pemahaman yang belum merata terkait kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di berbagai pintu masuk negara. Menurutnya, hal-hal tersebut memunculkan ketidakpastian, yang pada akhirnya menjadi hambatan utama bagi iklim investasi dan dorongan pariwisata berkualitas yang sedang digenjot pemerintah.

Untuk itu, Zulkifli menekankan perlunya upaya bersama guna meningkatkan koordinasi, harmonisasi kebijakan, serta penyamaan persepsi antara para pemangku kepentingan di bidang keimigrasian dan pariwisata.

Melalui sosialisasi ini, Kemenpar berharap terwujud sinergi antarlembaga dan peningkatan kapasitas aparatur serta pelaku industri, disertai pemahaman yang seragam mengenai kebijakan keimigrasian yang menunjang kemudahan berwisata, berusaha, dan berinvestasi di Indonesia. 

Forum ini sekaligus menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola keimigrasian yang berorientasi pada pelayanan, kepastian hukum, dan peningkatan daya saing pariwisata nasional.

“Kementerian Pariwisata, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Luar Negeri adalah satu kesatuan wajah pelayanan pemerintah Republik Indonesia di mata dunia. Karena itu, sosialisasi ini bukan sekadar pertemuan teknis, tetapi forum harmonisasi dan sinkronisasi,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi menghadirkan Kepala Subdirektorat Standardisasi Visa dan Dokumen Perjalanan Direktorat Jenderal Imigrasi, Misnal Ariyanto, yang memaparkan komitmen Kemenimipas dalam mendukung pengembangan pariwisata dan perekonomian nasional. Ia menjelaskan pengajuan visa secara daring terus dikembangkan sejak 2019, termasuk penyempurnaan aplikasi sejak 2023 dengan tampilan dan alur proses yang lebih sederhana bagi pemohon maupun petugas.