Pemerintah Perkuat Distribusi Pangan untuk Redam Inflasi Pascabencana

Pemerintah memperkuat pengendalian inflasi pangan pascabencana dengan memperkuat distribusi rantai pasok melalui pelibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) logistik. Langkah ini ditempuh untuk menjaga ketersediaan pasokan, menahan kenaikan harga pangan, serta memastikan pemulihan aktivitas ekonomi di wilayah terdampak bencana.

Penguatan distribusi tersebut dilakukan melalui kerja sama PT Pos Indonesia (Persero) dengan Rumah Tani Nusantara untuk memastikan penyaluran komoditas pangan dari sentra produksi ke daerah terdampak berjalan cepat, merata, dan efisien.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, pemerintah menilai penguatan distribusi pangan pascabencana sebagai langkah strategis untuk menahan tekanan inflasi sekaligus menjaga keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat.

“Secara kemanusiaan kita sangat empati, setelah tanggap darurat selesai aktivitas ekonomi harus tetap jalan. Untuk mendorong aktivitas ekonomi jalan kembali, kami dari Kemenko Perekonomian sangat menyambut baik kerja sama ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (7/1/2026).

Baca Juga: Inflasi RI Capai 2,92%, BI Yakin Tetap Terkendali Hingga 2027

Pemerintah mencatat bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah, terutama Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, telah mengganggu produksi serta distribusi pangan. Gangguan tersebut berdampak pada terbatasnya pasokan, meningkatnya biaya logistik, dan berpotensi mendorong kenaikan harga pangan di tingkat konsumen.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah menilai distribusi sebagai faktor kunci untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Selain mendorong kolaborasi BUMN logistik, pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan percepatan pemulihan ekonomi di daerah terdampak bencana.

Baca Juga: BPS Ungkap Inflasi Capai 2,92% Sepanjang 2025

Kebijakan tersebut mencakup perlakuan khusus penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), antara lain pemberian grace period, restrukturisasi kredit, relaksasi persyaratan agunan tambahan, kemudahan administratif, kebijakan klaim penjaminan atau pertanggungan, percepatan penyaluran KUR baru, serta keringanan suku bunga atau marjin.

Di sisi lain, pemerintah juga melakukan perbaikan infrastruktur dan akses jalan, memperkuat cadangan pangan pemerintah (buffer stock), serta menyalurkan bantuan untuk pemulihan ekonomi dan produksi pertanian di wilayah terdampak.

“Penguatan distribusi pangan pascabencana tidak dapat dilakukan secara sektoral. Pemerintah mendorong peran aktif BUMN logistik untuk bekerja sama dengan mitra usaha dan komunitas petani agar rantai pasok tetap berjalan, biaya logistik terkendali, dan harga pangan stabil,” jelas Ferry.