Kolaborasi Pusat dan Daerah Kunci UMKM Naik Kelas

Ia menegaskan bahwa SAPA UMKM juga menjadi instrumen kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menggunakan sistem dan alat yang sama dalam mendampingi proses tumbuh kembang UMKM secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

“Kita membutuhkan satu kesepahaman dan satu sistem bersama dalam membina UMKM. Dari sisi Kementerian UMKM, SAPA UMKM menjadi tools strategis untuk memastikan pendampingan usaha berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak UMKM di seluruh Indonesia,” katanya.

Melalui langkah bersama ini, pemerintah berharap UMKM Indonesia semakin kuat, berdaya saing, terdigitalisasi, serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada 2026, fokus Kementerian UMKM diarahkan pada penguatan basis data terintegrasi, pengembangan ekosistem kewirausahaan, peningkatan kemudahan berusaha melalui regulasi dan sertifikasi, serta pembangunan jejaring dan rantai pasok yang terhubung dengan program prioritas Presiden.

Adapun program prioritas Kementerian UMKM pada 2026 meliputi pengembangan platform SAPA UMKM, dukungan kartu usaha afirmatif, penguatan kartu usaha produktif, alokasi 30 persen infrastruktur publik bagi UMKM, serta percepatan dan penyederhanaan perizinan berusaha bagi pengusaha UMKM.