Kemiskinan dan Tingkat Edukasi Rendah jadi Faktor Masyarakat Indonesia Belum Bisa Berdemokrasi

Pengamat sosial Prof. Musni Umar menilai demokrasi di Indonesia belum berjalan ideal karena kondisi masyarakat yang masih miskin dan tingkat pendidikan yang rendah. Menurut dia, situasi tersebut membuat praktik politik uang tetap subur dalam setiap pemilihan, termasuk pilkada langsung.

“Kalau kita melihat masyarakat kita, memang demokrasi ini tidak kompatibel untuk rakyat kita. Bagaimana mau kompatibel? Pendidikan rakyat kita itu sudah, kita sudah mendekati 80 tahun, itu hanya 9 tahun sekolah mereka," kata Musni dalam diskusi bertajuk "Masa Depan Pilkada: antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik" di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (13/2/2026).

"Jadi artinya hanya sampai SMP, dan yang paling banyak pendidikannya itu SD. Bagaimana kita bisa menjalankan demokrasi kalau pendidikan rakyatnya rendah? Itulah yang terjadi di pendidikan kita ini. Jadi 50 persen lebih, 56 persen itu pendidikannya hanya sampai SMP,” lanjutnya.

Selain pendidikan, Musni menilai kemiskinan menjadi faktor utama yang membuat politik uang terus terjadi. Menurut dia, kondisi ekonomi yang sulit membuat masyarakat rentan tergoda praktik transaksional dalam pemilu. Karena itu, ia menilai Indonesia belum sepenuhnya siap menjalankan demokrasi yang sehat jika persoalan sosial-ekonomi tidak dibenahi.

“Apalagi orang miskin. Kalau orang miskin, tidak mungkin ingin supaya pendapatannya itu lebih-lebih, karena itulah sarana untuk mendapatkan uang. Nah, bagaimana menyelesaikan jumlah orang miskin yang sangat banyak? Ini sesuatu yang harus diatasi oleh pemerintah. Kalau kita ingin melaksanakan demokrasi ini, rakyatnya harus dicerdaskan,” kata Musni.

Ia menegaskan, persoalan demokrasi tidak akan selesai hanya dengan memperdebatkan apakah pilkada dilakukan langsung atau melalui DPRD. Selama rakyat masih hidup dalam kemiskinan, politik uang akan terus menjadi bagian dari proses pemilihan.

“Jadi kalau kita ingin memperbaiki demokrasi kita, mau langsung atau tidak langsung, itu tidak akan pernah selesai kalau rakyatnya masih seperti sekarang,” ujarnya.

Dalam konteks itulah, sejumlah pengamat menilai perdebatan mengenai desain sistem pilkada perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni bagaimana menekan biaya politik dan memastikan tata kelola pemerintahan daerah tetap berjalan efektif tanpa mengorbankan prinsip demokrasi.