Kemiskinan dan Tingkat Edukasi Rendah jadi Faktor Masyarakat Indonesia Belum Bisa Berdemokrasi

Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai mahalnya biaya pilkada juga berkaitan dengan desain pemerintahan daerah, terutama posisi gubernur yang memiliki peran strategis sebagai wakil pemerintah pusat. Menurut dia, gubernur perlu berada dalam satu garis kebijakan dengan presiden agar program pemerintah pusat dapat diteruskan secara utuh ke daerah.

“Gubernur ini memang wakil pemerintah pusat. Yang namanya wakil pemerintah pusat, mestinya harus linier, harus satu garis. Enggak boleh presidennya ke kanan, gubernurnya ke kiri,” kata Yusak.

Sementara itu, Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai wacana pilkada melalui DPRD perlu dicermati karena dapat memperbesar kekuasaan partai politik dalam menentukan kepala daerah. Menurut dia, tantangannya adalah apakah partai mampu menahan diri dari godaan kekuasaan tersebut.

Sebab, dalam pilkada langsung saja, beberapa partai kerap mencalonkan keluarga, kerabat, atau orang-orang dekat. Apalagi jika mekanisme pemilihan dilakukan melalui DPRD yang dinilai bisa semakin mempermudah praktik tersebut.

Iwan juga menyoroti persoalan politik uang yang menurutnya masih menjadi tantangan besar dalam pilkada langsung. Ia mengatakan, sejak proses pra-kualifikasi saja kandidat sudah mengeluarkan biaya besar, bahkan di sejumlah daerah satu suara bisa sangat mahal.

Menurutnya, persoalan yang lebih serius terletak pada proses kaderisasi dan rekrutmen politik di internal partai. Ia menilai rekomendasi calon kepala daerah sering kali tidak didasarkan pada kompetensi atau dedikasi, melainkan pada kekuatan finansial.

“Karena partai merekomendasikan calon bukan berdasarkan kompetensi atau dedikasi, tetapi berdasarkan kapasitas finansial. Rata-rata calon kepala daerah banyak yang mengandalkan investor. Dan itu harus dibayar ketika mereka sudah menjadi kepala daerah,” pungkasnya.