AAUI Ragukan Kelayakan Asuransi Program Makan Bergizi Gratis

Menurut Budi, skema yang berpotensi merugi akan menyulitkan perusahaan asuransi non-BUMN untuk menerima lini usaha tersebut. Karena itu, ia menekankan pentingnya tata kelola dan transparansi apabila program menggunakan anggaran APBN.

“Apalagi kalau ini menggunakan anggaran APBN, prosesnya harus transparan dan governance-nya harus jalan, apakah melalui proses tender. Ini yang masih ngeri-ngeri sedap,” katanya.

Baca Juga: AAUI Ingatkan Risiko Kenaikan Limit Investasi Asuransi

Budi juga menyoroti ruang premi yang sangat terbatas dalam struktur anggaran MBG. Dengan alokasi Rp15.000 per kepala, ia mempertanyakan kelayakan penarikan premi asuransi tanpa mengganggu kualitas layanan.

“Kalau kita lihat dari APBN yang disisakan per kepala berapa Rp15 ribu dari asuransi mau dikutip berapa? Kan amsyong. Jadi kita juga harus realistis,” ujarnya.