Hadapi Investigasi USTR, Indonesia Siap Beberkan Bukti Kuat Hingga Bentuk Tim Koordinasi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, pemerintah sedang menyiapkan langkah strategis, termasuk membentuk tim koordinasi, untuk menghadapi investigasi dagang dari United States Trade Representative (USTR). 

Tim koordinasi tersebut merupakan tim lintas instansi yang menyiapkan argumentasi atau bukti berdasarkan analisis hukum, regulasi, dan data. 

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, pihaknya bersama instansi pemerintah dan asosiasi terkait lainnya, sudah melakukan konsolidasi agar semua masukan yang disampaikan untuk proses investigasi, selaras dan mendukung apa yang akan dihasilkan, untuk memperkuat argumentasi kondisi di Indonesia tidak seperti yang disangkakan sejumlah negara.

“Ke depan, perlunya adanya pembentukan tim koordinasi untuk menindaklanjuti proses investigasi ini, dan juga melakukan sesi konsultasi dengan USTR."

"Kita harapkan proses konsultasi bisa berjalan lebih cepat dari jadwal, dengan kita memberikan bukti telah melaksanakan regulasi yang sudah ditetapkan,” kata Haryo dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Setelah adanya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) yang membatalkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) atau Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional 1977, USTR menerbitkan penyelidikan berdasarkan Pasal 301, sebagai proses lanjutan dalam melakukan kerja sama perdagangan dengan negara lain, termasuk Indonesia.