Hadapi Investigasi USTR, Indonesia Siap Beberkan Bukti Kuat Hingga Bentuk Tim Koordinasi

Penyelidikan dilakukan terhadap tindakan, kebijakan, dan praktik ekonomi asing tertentu yang diduga menciptakan atau mempertahankan kapasitas berlebih (excess capacity), serta produksi struktural di sektor manufaktur. 

Penyelidikan juga terkait kegagalan dalam memberlakukan dan menegakkan secara efektif larangan impor barang-barang yang diproduksi, menggunakan tenaga kerja paksa (forced labor).

Haryo menegaskan, Pemerintah Indonesia berusaha mengantisipasi sejak awal, proses penyiapan persyaratan di dalam investigasi ini akan disiapkan dengan baik.

“Kedua hal ini sebenarnya sudah dibahas di dalam perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART), sehingga yang paling penting saat ini adalah kita mempersiapkan argumentasi Indonesia sudah melaksanakan atau memiliki ketentuan yang akan mengamankan hal tersebut,” paparnya. 

Haryo menjelaskan, pembuktian tersebut untuk menunjukkan regulasi Indonesia telah mengatur tentang praktik antidumping, countervailing, dan tenaga kerja paksa. 

Baca Juga: China Protes Investigasi Dagang Terbaru Amerika Serikat: Diskriminatif

Kemudian, pembuktian kapasitas produksi sektor manufaktur Indonesia telah mematuhi aturan perdagangan internasional, larangan tenaga kerja paksa, serta adanya tindakan hukum terhadap praktik pelanggaran yang mungkin terjadi.

“Mengenai kelebihan kapasitas produksi sektor manufaktur yang diekspor, itu tidak menyalahi aturan WTO, apabila tidak terjadi praktik dumping maupun praktik perdagangan tidak adil lainnya, seperti predatory pricing,” jelas Haryo. (*)