Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak akan mencakup seluruh sektor, terutama pelayanan publik, industri, dan perdagangan.
“Iya. Dan perlu saya luruskan juga ya bahwa berlakunya nanti kan untuk sektor-sektor tertentu ya. Jadi supaya tidak disalahpahami bahwa misalnya sektor yang berbentuk pelayanan, sektor industri, perdagangan tentu itu kan mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan tersebut. Makanya minta waktu untuk itu kita matangkan,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta.
Baca Juga: DPR: WFH Jangan Sampai Ganggu Produktivitas Industri
Prasetyo juga menyebut pemerintah masih merumuskan kebijakan tersebut secara matang, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap sektor ekonomi informal seperti UMKM.
“Iya ini kan tadi sudah dijelasin baru digodok, baru dirumuskan. Tentu itu pasti kita pikirkan,” ujar Prasetyo.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Cita Auliana
Editor: Fajar Sulaiman
Tag Terkait:
