Efisiensi Energi vs Pendidikan, DPR Tolak Sekolah Daring karena Risiko Learning Loss

Penolakan terhadap rencana penerapan kembali pembelajaran daring mencuat seiring wacana efisiensi energi yang akan dimulai pada April 2026. Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti menilai kebijakan tersebut berpotensi menurunkan kualitas pendidikan nasional.

Wacana ini muncul di tengah langkah pemerintah menekan konsumsi energi sebagai respons terhadap tekanan ekonomi global. Namun, kebijakan tersebut dinilai tidak bisa diterapkan secara tergesa tanpa mempertimbangkan dampak pada sektor pendidikan.

Esti menegaskan bahwa pengalaman selama pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bagi dunia pendidikan Indonesia. Sistem pembelajaran jarak jauh dinilai meninggalkan persoalan kompleks yang belum sepenuhnya terselesaikan.

"Pembelajaran secara daring pernah kita laksanakan ketika terjadi wabah COVID-19. Dan kita semua tahu sistem tersebut meninggalkan problem yang tidak sederhana bagi dunia pendidikan kita," kata Esti dikutip dari ANTARA.

Ia menjelaskan bahwa selama pembelajaran daring, banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Kondisi tersebut diperparah dengan menurunnya tingkat kedisiplinan serta keterbatasan akses teknologi di sejumlah daerah.

Selain kendala akademik, Esti menilai pembelajaran daring juga berdampak pada pembentukan karakter siswa. Aspek afektif seperti sikap, kepribadian, dan interaksi sosial dinilai sulit berkembang secara optimal melalui sistem tersebut.

"Sistem daring sulit menerapkan pelajaran pada aspek afektif seperti kepribadian, sikap, dan karakter," katanya. Hal ini menjadi perhatian karena pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif semata.

Ia juga menyoroti fenomena learning loss yang sempat terjadi selama pandemi. Kondisi tersebut ditandai dengan menurunnya minat belajar hingga hilangnya kebiasaan bersekolah pada sebagian siswa.

Menurutnya, dampak penurunan kemampuan kognitif pelajar masih terasa hingga saat ini. Hasil pemantauan menunjukkan adanya penurunan kualitas belajar yang berpotensi memengaruhi masa depan sumber daya manusia Indonesia.

"Hal-hal tersebut adalah problem yang tidak sederhana," kata legislator yang membidangi pendidikan itu. Ia menilai persoalan tersebut harus menjadi bahan evaluasi sebelum kebijakan serupa kembali diterapkan.

Selain itu, pembelajaran jarak jauh juga disebut berdampak pada kesehatan mental dan fisik siswa. Minimnya interaksi langsung dinilai berpengaruh terhadap perkembangan emosional anak.

Di sisi lain, Esti memahami bahwa pemerintah tengah menghadapi tekanan global, termasuk potensi kenaikan harga energi. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan.

Baca Juga: Hindari Puncak Arus Balik, Pemerintah Imbau Pemudik Manfaatkan WFA

"Pasti masih ada langkah alternatif terbaik untuk mengatasi persoalan perekonomian imbas kemungkinan naiknya harga minyak karena kondisi global dunia," katanya. 

Situasi ini memperlihatkan dilema antara kebutuhan penghematan dan menjaga mutu pendidikan nasional. Keputusan yang diambil pemerintah diharapkan tetap berpihak pada keberlanjutan kualitas generasi muda Indonesia.