China Kecam Politisi Jepang: Isu Taiwan Adalah Garis Merah

China menegaskan bahwa pihaknya telah bertindak sesuai dengan hukum terkait langkah sanksi terhadap Politisi Japan, Keiji Furuya. Hal ini menyusul kunjungan politikus tersebut ke Taiwan.

Juru Bicara Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara China, Zhu Fenglian menegaskan bahwa isu terkait merupakan inti dari kepentingan nasional dan menjadi garis merah yang tidak boleh dilanggar oleh pihak mana pun.

Baca Juga: Perang Meletus Kembali, Diplomasi Iran-Amerika Serikat Terancam Konflik Afghanistan dan Pakistan

"Kami dengan tegas menentang tindakan tersebut dan telah mengambil tindakan balasan yang sah untuk mengirimkan peringatan yang jelas," kata Zhu.

Tindakan Furuya menurutnya telah dinilai sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan dalam negeri China. Iya menyoroti bagaimana politikus itu terus melakukan kontak dengan pihak-pihak yang mendukung kemerdekaan dari Taiwan.

Beijing menyebut sanksi yang dijatuhkan sebagai langkah hukum untuk memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar kedaulatan China. Sanksi ini mencakup larangan masuk serta pembekuan aset yang dimiliki di negara tersebut.

China juga melontarkan kritik terhadap otoritas dari Taiwan. Mereka menilai bahwa pemerintah wilayah tersebut tengah mencari dukungan dari pihak luar demi kepentingan politik. Zhu menilai langkah tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan nasional dan identitas mereka sendiri.

"Tindakan seperti itu pasti akan dikutuk oleh sejarah," kata Zhu.

Furuya sendiri menanggapi sanksi tersebut dengan menyatakan bahwa kunjungan merupakan bagian dari tugasnya sebagai anggota kelompok parlemen yang menghubungkan politikus dari Taiwan dan Jepang.

Selain itu, dirinya juga menegaskan bahwa ia tidak memiliki aset di China. Furuya juga menyinggung bahwa dirinya sudah lama tidak mengunjungi negara tersebut.

Sanksi ini menambah ketegangan dalam hubungan bilateral antara China dan Jepang. Hubungan keduanya diketahui memburuk akibat pernyataan kontroversial dari  Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi.

Takaichi sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya dapat merespons secara militer jika terjadi serangan dari China ke Taiwan. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari Beijing.

Jepang juga berencana menurunkan status hubungan diplomatiknya dengan China. Hal ini diketahui melalui laporan tahunan di Japan Diplomatic Bluebook 2026.

Tokyo sebelumnya menyebut negara tetangganya itu sebagai salah satu mitra paling penting. Nantinya, China hanya akan dilihat sebagai tetangga penting dengan hubungan yang bersifat strategis dan saling menguntungkan.

Baca Juga: Amerika Serikat dan Sekutu Kembali Tekan Ukraina, Minta Kurangi Serangan ke Minyak Rusia

Perubahan istilah ini mencerminkan memburuknya hubungan kedua negara dalam setahun terakhir, yang ditandai oleh berbagai insiden seperti pembatasan ekspor logam tanah jarang, tekanan militer hingga insiden radar lock-on terhadap pesawat militer dari Jepang.