Alarm Serius Bagi Pemerintah, 2.000 Kasus Kekerasan Seksual Online Terjadi Tiap Tahun!

"Kami tidak bisa masuk kecuali dengan kewenangan tertentu,” ujarnya di Jakarta Selatan, Rabu (15/4/2026).

Ia menegaskan, pemerintah memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi tegas, apabila aktivitas di platform dinilai membahayakan publik.

Maka, Meutya menuntut tanggung jawab lebih besar dari penyelenggara sistem elektronik (PSE) dalam menjaga keamanan pengguna.

“Kalau memang membahayakan sekali, kami bisa kenakan sanksi sampai pada penutupan."

"Mereka harus bertanggung jawab karena itu ranah mereka,” tegasnya.

Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor mengingatkan, angka laporan yang ada kemungkinan belum mencerminkan kondisi sebenarnya.