SPHP Beras 2026 Tanpa Jeda, Pemerintah Genjot Distribusi untuk Stabilkan Harga

Pemerintah memastikan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras tetap berjalan optimal sepanjang 2026 sebagai langkah strategis menahan laju kenaikan harga.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kini penyaluran SPHP tidak lagi mengalami jeda saat pergantian tahun anggaran, sehingga distribusi beras tetap terjaga sejak awal tahun.

Berdasarkan catatan Badan Pangan Nasional (Bapanas), pelaksanaan SPHP beras tahun ini terbagi dalam dua fase. Pada Januari hingga Februari, program merupakan perpanjangan dari SPHP 2025 dengan realisasi mencapai 221 ribu ton.

Sementara itu, program SPHP 2026 resmi dimulai pada Maret, dengan penyaluran hingga 25 April mencapai 150,2 ribu ton. Secara total, distribusi telah menyentuh angka 371,2 ribu ton.

Untuk memperluas jangkauan distribusi, Bapanas bersama Perum Bulog kini memperluas kanal penyaluran. Langkah ini dinilai penting mengingat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berasal dari produksi dalam negeri telah mencetak rekor baru, yakni melampaui 5 juta ton.

"Pertama, program SPHP beras bahwa di 2026 untuk penyaluran SPHP beras, sudah boleh melalui distributor, khususnya BUMN dan BUMD. Jadi kami harapkan keterlibatan pemerintah daerah yang memiliki BUMD terkait ini," kata Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono di Kementerian Dalam Negeri, dikutip Sabtu (2/5).

Selain itu, distribusi juga mulai diperluas ke ritel modern. “Yang kedua, kaitan dengan SPHP beras di ritel modern, kami sudah koordinasi dengan Asosiasi Jaringan Ritel Modern. Tentunya ini juga akan mendorong penyaluran di seluruh jaringan ritel modern yang ada. Yang berikutnya, di tingkat pengecer bahwa penyaluran beras SPHP ini diprioritaskan untuk di pengecer-pengecer pasar rakyat,” imbuh Maino.

Soal harga, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras pada pekan keempat April di 109 kabupaten/kota—jumlah tertinggi sejauh ini.

Namun, hasil telaah Bapanas menunjukkan hanya 52 daerah yang mengalami kenaikan harga hingga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), atau sekitar 14,65% dari total 355 wilayah yang dipantau.

Meski demikian, rata-rata harga beras medium nasional masih terkendali dan bahkan lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Per 28 April, harga di Zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi) tercatat Rp12.998 per kg, turun dari Rp13.070 per kg tahun sebelumnya.

Zona II (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan) berada di Rp13.618 per kg, lebih rendah dari Rp14.113 per kg. Sementara Zona III (Maluku dan Papua) berada di Rp14.957 per kg, turun dari Rp15.937 per kg.

Baca Juga: Amran Sulaiman: Kebijakan Pemerintah Kunci Keberhasilan Swasembada Beras dan Kesejahteraan Petani

Baca Juga: Harga Tidak Naik, Pembelian Beras SPHP Dibatasi Maksimal 5 Pak

Pemerintah juga menegaskan tidak ada perubahan harga untuk beras SPHP. Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan stabilitas harga tetap dijaga.

"Ada namanya SPHP. Itu beras yang untuk penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. Nah SPHP, kita tidak naikkan. Tetap harganya seperti sekarang. Jadi sekarang kualitasnya bagus karena pupuknya bagus, tepat waktu, tepat volume, dan airnya bagus," kata Amran.

Dengan distribusi yang semakin luas, stok yang melimpah, serta harga yang tetap terkendali, program SPHP beras diharapkan mampu menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.