Berkaca dari COVID dan Perang, Prabowo Jadikan Ketahanan Pangan Senjata Hadapi Krisis Global

Presiden RI, Prabowo Subianto, menjelaskan alasan sektor pangan menjadi program strategis utama pemerintahannya. Menurut Prabowo, pandemi COVID-19 menjadi peringatan keras bagi dunia tentang pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato pembuka presiden dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI, Rabu (20/5/2026). Ia menilai situasi krisis global membuat negara-negara pengekspor pangan lebih memilih mengamankan stok kebutuhan dalam negeri dibandingkan mengekspor komoditas pangan.

“Karena kita telah diberi warning dengan COVID. Kita baru mengerti dan sadar, begitu ada krisis dunia negara-negara pengekspor pangan akan tutup,” ujar Prabowo.

Presiden ke-8 RI itu juga menyinggung peristiwa kebakaran hutan besar di Rusia yang mendorong pemerintah setempat menghentikan ekspor gandum sehingga memicu lonjakan harga pangan global.

“Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina, naik lagi. COVID naik lagi, jadi kita sudah antisipasi,” tutur Prabowo.

Karena itu, Prabowo menegaskan sektor pangan menjadi program utama dan strategis selama masa pemerintahannya. Menurut dia, ketahanan pangan merupakan tulang punggung ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi berbagai krisis global.

“Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan,” tegasnya.

Baca Juga: Prabowo: Ketahanan Pangan Penentu Negara Bisa Bertahan

Baca Juga: Prabowo Genjot Infrastruktur Pangan Nasional, MBG dan Gudang Pangan Jadi Prioritas

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyoroti situasi internasional terkini, termasuk konflik bersenjata di kawasan Eropa dan Timur Tengah.

Menurut dia, meskipun konflik terjadi jauh secara geografis, dampaknya tetap terasa terhadap stabilitas ekonomi dan kehidupan masyarakat di dalam negeri.

Merespons dinamika global tersebut, Prabowo menilai kepala negara harus mengawal langsung kebijakan makro ekonomi. Ia menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh dipandang sekadar dokumen administratif keuangan negara.

“Saya berpendapat bahwa Presiden harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara. APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah wujud alat perjuangan kita sebagai bangsa,” ujar Prabowo di hadapan anggota dewan.