Kejar Target Lifting, Bahlil Minta KKKS Segera Eksekusi Proyek Migas

Pemerintah mendorong para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang telah mengantongi izin dan rencana pengembangan (plan of development/POD) untuk segera merealisasikan proyek migas mereka. 

Langkah ini dinilai mendesak guna mengejar target produksi minyak nasional dan menekan angka impor yang saat ini telah mencapai 1 juta barel per hari (bph).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan koordinasi dan komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah menjadi kunci untuk mengatasi kendala di lapangan. Ia meminta kontraktor yang sudah memiliki konsesi lama dan menyelesaikan dokumen POD agar tidak menunda eksekusi proyek.

”Bapak/Ibu semua, kami pemerintah meminta tolong agar semua teman-teman yang telah mendapatkan izin, konsesi, yang sudah lama dipegang dan sudah selesai POD, tolong segera dieksekusi. Ada masalah apa, tolong dikabari,” ujar Bahlil di Indonesia Petroleum Association (IPA) Convex 2026 di ICE BSD, Tangerang, Rabu (20/5/2026).

Bahlil menjelaskan, percepatan ini merupakan bagian dari upaya mencapai target produksi minyak nasional (lifting) yang dipatok oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar 900.000 hingga 1 juta barel per hari pada tahun 2029–2030.

Kesenjangan Pasokan

Urgensi peningkatan produksi hulu migas ini dilatari oleh lebarnya jarak antara konsumsi dan produksi dalam negeri. Saat ini, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Di sisi lain, angka lifting minyak domestik masih tertahan di kisaran 600.000 barel per hari.

Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia harus mengandalkan impor untuk mencukupi kebutuhan energi domestik. ”Artinya secara kalkulasi, kita bisa menghitung kita membutuhkan impor 1 juta barel per hari,” kata Bahlil.

Untuk mendukung iklim investasi tersebut, pemerintah menyatakan terus berkomitmen melakukan reformasi regulasi. Hal ini mencakup kemudahan perizinan serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha guna meminimalkan hambatan birokrasi.

Namun, Bahlil juga memberikan catatan agar para pelaku usaha memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan aturan yang berlaku. Kecepatan eksekusi proyek diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memberikan izin, tetapi juga kedisiplinan investor dalam implementasinya.

Baca Juga: Di Forum Migas, Bahlil Banggakan Ekonomi RI Jadi Tertinggi di Negara G20

Baca Juga: Bahlil Tegur Pertamina Karena Lambat Serap Sumur Minyak Rakyat

”Investor ini risikonya besar. Jangan dipersulit, dipermudah. Namun, kalau pengusahanya yang sudah kita bantu, sudah sesuai aturan, tetapi dalam implementasinya masih ’aneh-aneh’, nah itu yang perlu diluruskan,” tegas Bahlil.

Pemerintah berharap melalui sinergi ini, kepastian investasi di sektor hulu migas dapat terjaga sehingga menarik minat investasi baru yang berkelanju tan demi kemandirian energi nasional.