Mega Anggaran Rp100 Triliun! Jalan, Sekolah, dan Rumah Baru untuk Warga Sumatra

Pemerintah telah menyepakati pengucuran anggaran sebesar Rp100,16 triliun yang dialokasikan khusus untuk pemulihan permanen pascabencana di wilayah Sumatra. Proses rekonstruksi dan rehabilitasi ini ditargetkan rampung dalam tiga tahun, hingga 2028.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa usulan anggaran tersebut telah mendapat dukungan penuh dari pemerintah maupun DPR RI.

"Nah, total anggaran yang sudah kami usulkan, dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Prof Sufmi Dasco Ahmad, alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak Rp100,166 triliun selama 3 tahun," kata Tito di kompleks parlemen, Jakarta, dikutip Selasa (26/5).

Dana tersebut akan disalurkan secara bertahap, Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028. Anggaran akan dibagi ke berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam agenda pemulihan.

Anggaran akan dibagi ke berbagai kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam agenda pemulihan.

"Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, Kementerian PU. Itu lebih kurang totalnya Rp69 triliun selama 3 tahun, tahun ini Rp22 triliun. Nah, kita harap di samping itu juga huntap (hunian tetap) tadi dari Kementerian PKP Rp7,4 triliun selama 2 tahun," kata Tito.

Baca Juga: Polri Pastikan Blackout Sumatera Bukan Sabotase, DPR Tetap Desak Investigasi Total

Baca Juga: Pengamat INDEF Sebut Recovery Pascablackout di Sumatera Sudah Lewati Mekanisme yang Benar

Pemerintah menerapkan skala prioritas dalam pelaksanaan proyek. Tahun 2026 difokuskan pada pembangunan infrastruktur vital seperti jalan, sekolah, serta penyediaan hunian tetap agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.

"Huntap, karena jangan terlalu lama di huntara kita harapkan. Setelah itu ada yang lain-lain di 2026 prioritas kedua. Nah, yang menjadi prioritas terakhir, misalnya sungai yang tinggal ujung-ujungnya aja, ya, itu di tahun 2027," katanya