Tak Mau Bergantung pada Dolar AS, Kemenkeu Andalkan Yen hingga Yuan untuk Terbitkan Utang

Pemerintah mulai menyiapkan strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di tengah tekanan kurs yang sempat menyentuh Rp17.900 per dolar AS pada Jumat (29/5/2026). Langkah tersebut dilakukan dengan mengarahkan pembiayaan negara ke berbagai mata uang alternatif selain dolar guna menjaga stabilitas fiskal nasional.

Strategi itu diungkapkan Wakil Menteri Keuangan Juda Agung saat memberikan kuliah umum di Institut Pertanian Bogor (IPB). Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah instrumen pembiayaan untuk mengurangi dominasi dolar AS dalam penerbitan surat utang negara.

“Untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, strategi pembiayaan diarahkan pada penerbitan surat utang dengan mata uang non-USD dan tingkat bunga kompetitif seperti Samurai bonds berdenominasi mata uang Yen (JPY), Dim Sum bonds dengan mata uang Renminbi, dan Kangaroo bonds dengan mata uang Dolar Australia,” kata Juda seperti dikutip dari laman Kementerian Keuangan.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu respons pemerintah terhadap meningkatnya ketidakpastian ekonomi global yang dipicu perang tarif, konflik geopolitik, hingga penguatan dolar AS. Dengan diversifikasi mata uang, pemerintah berharap risiko yang muncul akibat gejolak kurs dapat ditekan.

Instrumen Samurai Bond diterbitkan menggunakan mata uang Yen Jepang. Sementara Dim Sum Bond menggunakan mata uang Renminbi atau Yuan China, sedangkan Kangaroo Bond diterbitkan dalam Dolar Australia.

Langkah diversifikasi tersebut dinilai penting karena ketergantungan berlebihan terhadap dolar AS dapat meningkatkan beban pembiayaan negara saat nilai tukar rupiah melemah. Dalam kondisi dolar menguat, kewajiban pembayaran utang dalam dolar otomatis ikut meningkat meski pemerintah tidak menambah pinjaman baru.

Selain mengurangi risiko kurs, pemerintah juga berupaya memperoleh sumber pendanaan dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif. Dengan memanfaatkan pasar keuangan di Jepang, China, dan Australia, pemerintah berharap biaya pembiayaan negara dapat lebih efisien.

Juda menegaskan strategi pembiayaan tersebut merupakan bagian dari bauran kebijakan fiskal yang lebih luas untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Menurut dia, Indonesia masih memiliki daya tahan yang cukup kuat dalam menghadapi gejolak ekonomi global saat ini.

“Kita menghasilkan minyak, gas, biodiesel, bioenergi, batubara. Jadi energi mix kita lebih baik sehingga kita masih mempunyai daya tahan yang baik terhadap harga minyak yang meroket di global,” ujarnya.

Selain strategi pembiayaan, pemerintah juga melakukan pengendalian belanja negara melalui kebijakan refocusing anggaran. Belanja negara diarahkan ke sektor-sektor produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Itu dari sisi pengeluaran yang kita bisa melakukan pengendalian. Istilahnya refocusing. Kita akan fokus pada pengeluaran yang mendorong demand, yang mendorong supply, mendorong produksi, dan juga mendorong menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Juda.

Di sisi penerimaan negara, pemerintah memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas serta memperkuat optimalisasi pajak melalui implementasi sistem Coretax. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga kesehatan fiskal sekaligus meningkatkan kapasitas penerimaan negara.

Menurut Juda, kombinasi strategi pengeluaran, penerimaan, dan pembiayaan mulai menunjukkan hasil positif terhadap perekonomian nasional. Hal itu terlihat dari sejumlah indikator makroekonomi yang masih terjaga di tengah tekanan global.

Baca Juga: Polisi Teliti Potensi Korban Lain Penipuan QRIS Berbasis AI Dola Di Surabaya

Perekonomian Indonesia pada kuartal pertama 2026 tercatat tumbuh 5,61 persen dengan inflasi yang terkendali di level 2,42 persen. Sementara itu, defisit fiskal hingga April 2026 berada pada level 0,64 persen dan kondisi pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih relatif stabil.

“Jadi empat itu sebenarnya empat indikator pertumbuhan, inflasi, fiskal defisit, dan juga yield SBN ini menentukan bagaimana fiskal kita masih kuat. Strategi kita yang kita ambil tadi, it works. Dia bekerja dengan baik,” ujar Juda.

Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah tidak hanya berupaya meredam dampak penguatan dolar AS dalam jangka pendek. Lebih jauh, pemerintah tengah membangun strategi pembiayaan yang lebih fleksibel agar ketahanan fiskal Indonesia tetap terjaga dalam menghadapi dinamika ekonomi global ke depan.