CORE Indonesia Nilai Distribusi Manfaat SDA Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa rakyat Indonesia tidak boleh lagi menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri dinilai menjadi pengingat penting bahwa pengelolaan sumber daya alam (SDA) harus mampu menghadirkan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Peneliti CORE Indonesia, Eliza Mardian, menilai Indonesia memang memiliki modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kekayaan sumber daya alam, mulai dari mineral kritis hingga sektor pertanian. Namun, tantangan terbesar saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan produksi, melainkan memastikan manfaat ekonomi dari kekayaan tersebut terdistribusi secara lebih merata.

"Sebetulnya yang menjadi persoalan bukan karena kita tidak memiliki sumber daya alam. Indonesia sangat kaya. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana manfaat dari kekayaan tersebut bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat," ujar Eliza kepada Warta Ekonomi.

Baca Juga: KPK Tanggapi Arahan Prabowo: Siap Diperkuat, Ini Kebutuhan Mendesak Kami

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah berupaya mengoptimalkan berbagai sektor ekonomi melalui sejumlah program strategis, mulai dari pembangunan sektor pangan hingga penguatan ekonomi desa. Langkah tersebut dinilai memiliki tujuan yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari dalam negeri.

Namun demikian, Eliza menilai berbagai kebijakan tersebut perlu dirancang secara lebih inklusif agar mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang lebih besar bagi masyarakat.

Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki anggaran sangat besar. Menurut Eliza, manfaat ekonomi program tersebut akan lebih optimal apabila melibatkan lebih banyak petani, nelayan, pelaku usaha kecil, dan pelaku ekonomi lokal dalam rantai pasoknya.

"Ketika anggaran yang digelontorkan sangat besar, maka idealnya manfaatnya juga menyebar luas. Desain kebijakan harus memastikan pelaku ekonomi lokal bisa terlibat langsung dan mendapatkan manfaat," katanya.

Baca Juga: Prabowo Sudah Berkali-kali Ingatkan Antikorupsi, Kini Anak Buahnya Berguguran

Hilirisasi Perlu Disertai Distribusi Manfaat

Eliza menilai kebijakan hilirisasi yang tengah dijalankan pemerintah merupakan langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Namun, keberhasilan hilirisasi tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan investasi atau peningkatan produksi industri.

Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat di sekitar kawasan industri memperoleh manfaat yang nyata dari aktivitas ekonomi tersebut.

Ia mencontohkan sejumlah kawasan industri berbasis mineral yang berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi tinggi. Namun dalam praktiknya, tidak semua kelompok masyarakat dapat menikmati manfaat pertumbuhan tersebut secara langsung.

"Yang harus diperhatikan bukan hanya pertumbuhan ekonominya, tetapi bagaimana desain pembagian manfaatnya. Masyarakat sekitar perlu dilibatkan sehingga tidak terjadi ketimpangan antara pertumbuhan industri dan kesejahteraan warga," ujarnya.

Eliza menilai konsep benefit sharing atau pembagian manfaat harus menjadi bagian dari setiap proyek hilirisasi maupun pembangunan industri berbasis sumber daya alam.

Dengan demikian, masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi bagian dari rantai ekonomi melalui kesempatan kerja, kemitraan usaha, hingga pengembangan sektor pendukung.

Ekonomi Pancasila Harus Hadir dalam Kebijakan

Terkait penekanan Presiden Prabowo mengenai transformasi menuju ekonomi yang berlandaskan Pancasila, Eliza menilai konsep tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan yang lebih berpihak pada pemerataan manfaat pembangunan.

Menurutnya, program-program pemerintah harus dirancang agar memberikan ruang lebih besar bagi UMKM, koperasi, petani, nelayan, serta pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi nasional.

Salah satu contoh yang dinilai memiliki potensi besar adalah pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Namun, koperasi tersebut sebaiknya tidak hanya berperan sebagai sarana perdagangan atau distribusi barang, melainkan juga menjadi motor industrialisasi skala kecil di pedesaan.

"Koperasi bisa menjadi instrumen untuk mendorong pengolahan hasil pertanian di desa sehingga nilai tambah tidak berhenti di tingkat produksi bahan baku saja," kata Eliza.

Menurutnya, pengembangan industri pengolahan pangan, penyimpanan hasil panen, hingga penguatan akses pasar dapat menjadi langkah konkret untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Kepastian Regulasi dan Tata Kelola

Selain memastikan distribusi manfaat yang lebih merata, Eliza juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan investor guna mendorong penciptaan lapangan kerja.
Ia menilai kepastian regulasi, transparansi, dan perbaikan tata kelola menjadi faktor penting agar Indonesia tetap menarik sebagai tujuan investasi.

"Kita membutuhkan investasi untuk membuka lapangan kerja dan memperkuat industri. Karena itu kepastian regulasi dan tata kelola yang baik menjadi hal yang sangat penting," ujarnya.

Pada akhirnya, Eliza menegaskan bahwa cita-cita agar rakyat tidak lagi menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri hanya dapat terwujud apabila setiap kebijakan pembangunan dirancang dengan prinsip inklusivitas dan pemerataan manfaat.

"Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat dilibatkan sejak awal dan bagaimana manfaat ekonomi dari pembangunan itu benar-benar sampai kepada mereka. Jadi bukan hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang dirasakan secara luas," pungkasnya.