Kredit Foto: BPMI
Isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto sempat menguat pada Senin (8/6/2026). Berdasarkan kabar yang beredar, salah satunya disebut menyasar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Namun, berita tersebut terbukti tidak benar. Presiden Prabowo justru melantik empat pejabat baru di lingkungan lembaga non-kementerian serta penasihat khusus di Istana Negara.
Meski demikian, isu reshuffle tetap ramai dibicarakan di media sosial, khususnya platform X. Seorang netizen dengan akun @indepen**** bahkan menuliskan daftar menteri dan pejabat yang menurutnya harus diganti agar Prabowo bisa menjabat hingga akhir periode.
Kelompok 1: Menteri dan Sekretaris Kabinet
1. Tito Karnavian: Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
2. Purbaya Yudhi Sadewa: Menteri Keuangan.
3. Raja Juli Antoni: Menteri Kehutanan.
4. Nusron Wahid: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
5. Dudy Purwagandhi: Menteri Perhubungan.
6. Yandri Susanto: Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
7. Pratikno: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
8. Rosan Roeslani: Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
9. Maruarar Sirait: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
10. Teddy Indra Wijaya: Sekretaris Kabinet (Setkab).
Kelompok 2: Badan di Bawah Presiden yang Harus Diganti
1. Setyo Budiyanto: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Listyo Sigit Prabowo: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
3. Nugroho Sulistyo Budi: Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Kelompok 3: Penggantian Terakhir
1. Gibran Rakabuming Raka: Wakil Presiden Republik Indonesia.
2. Luhut Binsar Pandjaitan: Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Khusus Presiden Urusan Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.
3. Bahlil Lahadalia: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
4. Zulkifli Hasan (Zulhas): Menteri Koordinator Bidang Pangan.
5. Airlangga Hartarto: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
6. Muhammad Qodari: Wakil Kepala Staf Kepresidenan (Wakaspres).
7. Hasan Nasbi: Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
"Silahkan di lakukan wo, tapi jangan sekalian. Goncang kali nanti, kalo gak berani berarti lu yang harus turun sih," tulis netizen tersebut Netizen tersebut.
Baca Juga: Said Didu Sorot Desakan Prabowo Copot Purbaya
Ia juga menambahkan usulan agar Kementerian Transmigrasi dihapus dan digabung ke Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal.
Sontak cuitan tersebut mendapatkan ratusan komentar dari netizen dan menimbulkan banyak perdebatan.
Cuitan tersebut sontak memicu ratusan komentar dan perdebatan. Seorang netizen dengan akun @Felix*** menilai Purbaya dan Rosan tidak perlu diganti karena kinerja keduanya dalam memperkuat ekonomi masih baik.
"Purbaya dan Rosan Roslani jangan dong. Kinerja masih bagus dan tidak ada dosa masa lalunya," tulisnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Tag Terkait: