Anggaran IKN Naik Jadi Rp6,7 Triliun, Basuki Hadimuljono Akui Masih Kurang

Pemerintah menaikkan alokasi anggaran untuk Otorita IKN pada tahun 2027. Namun, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa dana yang tersedia saat ini masih jauh dari kebutuhan riil pembangunan kawasan calon ibu kota baru tersebut.

Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Kamis (11/6/2026), Basuki membeberkan bahwa kebutuhan anggaran Otorita IKN untuk tahun 2027 mencapai Rp22,2 triliun. Namun, pagu indikatif yang baru dialokasikan pemerintah hanya sebesar Rp6,7 triliun.

"Dari total kebutuhan anggaran Otorita IKN tahun 2027 sebesar Rp22,2 triliun telah dialokasikan dalam pagu indikatif sebesar Rp6,7 triliun sehingga masih terdapat kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp15,5 triliun," ungkap Basuki.

Meski belum memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan, pagu indikatif OIKN tahun 2027 sebenarnya mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2026 pagu DIPA OIKN tercatat sebesar Rp5,47 triliun, maka pada 2027 anggaran naik menjadi Rp6,7 triliun.

Basuki menjelaskan bahwa besaran pagu tersebut telah ditetapkan melalui pembahasan bersama antara Otorita IKN, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Soal Kelanjutan IKN, Investor Cina Ucapkan Terima Kasih pada Prabowo dan Minta Bandara

"Penetapan pagu indikatif Otorita IKN tahun 2027 dan distribusi per program per unit organisasinya telah melalui trilateral meeting antara Otorita IKN, Bappenas, dan Kementerian Keuangan sebesar Rp 6,7 triliun," kata Basuki.

Dari total pagu yang tersedia, mayoritas anggaran akan difokuskan untuk mendukung pembangunan kawasan strategis di Nusantara.

Sebanyak Rp6,1 triliun atau sekitar 91 persen dari total anggaran dialokasikan untuk program pengembangan kawasan strategis. Sementara sisanya sebesar Rp592 miliar atau sekitar 9 persen digunakan untuk mendukung program manajemen dan operasional lembaga.

Basuki juga menegaskan bahwa struktur anggaran OIKN masih didominasi belanja modal yang digunakan untuk pembangunan fisik berbagai infrastruktur di IKN.

Menurutnya, belanja modal mengambil porsi terbesar dibandingkan jenis pengeluaran lainnya.

"Komposisi anggaran per jenis belanja didominasi oleh belanja modal sebesar 82 persen dan sisanya belanja barang 13 persen dan belanja pegawai 5 persen. Jadi belanja pegawai hanya sebesar 5 persen dari total pagu DIPA-nya," ujar Basuki.

Baca Juga: PSI Angkat Bicara Soal Nasib IKN Usai MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota

Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa fokus utama Otorita IKN tetap diarahkan pada percepatan pembangunan fisik kawasan ibu kota baru, mulai dari infrastruktur dasar hingga berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Namun dengan kebutuhan mencapai Rp22,2 triliun dan alokasi yang baru tersedia Rp6,7 triliun, Otorita IKN masih membutuhkan tambahan pendanaan yang tidak sedikit agar target pembangunan pada 2027 dapat berjalan sesuai rencana.