DPR Setujui Anggaran Kemenko Pangan Rp509,3 Miliar untuk 2027

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan sebesar Rp509,3 miliar untuk Tahun Anggaran (TA) 2027. Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan anggaran yang juga menetapkan alokasi dana bagi tujuh kementerian koordinator di Kabinet Merah Putih.

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, membacakan rincian pagu anggaran yang telah disepakati untuk masing-masing kementerian koordinator, termasuk Kemenko Bidang Pangan.

"Kementerian Koordinator Bidang Pangan, pagu anggaran yang dialokasikan adalah sebesar Rp509,3 miliar," kata Said dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Selain Kemenko Pangan, DPR juga menyetujui alokasi anggaran untuk enam kementerian koordinator lainnya. Kemenko Bidang Perekonomian memperoleh pagu anggaran terbesar, yakni Rp664 miliar, diikuti Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp620,9 miliar.

Adapun rincian pagu anggaran kementerian koordinator lainnya adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Rp664 miliar.
2. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Rp620,9 miliar.
3. Kementerian Koordinator Bidang Pangan: Rp509,3 miliar.
4. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Rp392,2 miliar.
5. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Rp338,8 miliar.
6. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK): Rp304,1 miliar.
7. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Rp276,8 miliar.

Said menjelaskan penyusunan pagu anggaran tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator makroekonomi yang menjadi dasar perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027.

"Beberapa indikator penting yang melandasi penyusunan anggaran ini antara lain target pertumbuhan ekonomi nasional, laju inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, tingkat suku bunga, harga minyak mentah per barel, target lifting minyak bumi, lifting gas bumi, hingga proyeksi defisit anggaran nasional untuk tahun anggaran 2027 yang akan datang," ujarnya.

Persetujuan pagu anggaran tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan APBN 2027 yang akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah sebelum ditetapkan secara final.