BIN Dipanggil Ikut Rapat soal Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa: Dampak Global Itu Luar Biasa

Pemerintah Indonesia menganggap persoalan pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa cukup serius hingga melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam rapat koordinasi penanganan krisis kelistrikan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan rapat khusus tersebut dihadiri oleh Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), Kejaksaan dan Kepala BIN untuk membedah akar masalah pemadaman yang belakangan meresahkan masyarakat.

Baca Juga: Pemerintah Turun Gunung, Ini Jurus Prabowo Hadapi Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

“Kemarin kita sudah rapat bersama dengan ESDM, dengan PLN, dengan Kejaksaan, dengan Kepala Badan Intelijen Negara, kita urai satu per satu (persoalannya),” kata Dasco, dikutip Rabu (24/6).

Keterlibatan BIN menunjukkan bahwa persoalan kelistrikan tidak hanya dipandang sebagai masalah teknis semata, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi dan kepentingan publik yang lebih luas.

Dasco mengakui ketidakpastian global saat ini berpotensi berdampak langsung terhadap kondisi dalam negeri, termasuk sektor energi yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Memang dampak dari global itu luar biasa, tetapi kalau kita sama-sama kompak, kita sama-sama berkeinginan baik untuk memecahkan hal ini bersama, tentunya kita bisa kemudian sama-sama memitigasi hal-hal yang tidak kita inginkan yang akan membuat rakyat kita menjadi susah,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian ESDM menyatakan pemadaman listrik di Jawa dipicu gangguan teknis pada dua unit pembangkit, yakni PLTU Cilacap 1 dan PLTU Cilacap 4.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno mengatakan kedua pembangkit tersebut sedang menjalani proses perawatan.

“Sebenarnya maintenance, maintenance,” ujar Tri.

Baca Juga: Sosok Kuat Lindungi Roy Suryo dan Dokter Tifa hingga Tak Ditahan di Kasus Ijazah Jokowi, Kata Peradi

Pemerintah kini terus memantau pasokan energi primer dan memperbaiki tata kelola kelistrikan nasional guna memastikan pasokan listrik di Pulau Jawa kembali stabil dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.