Gerindra Bantah Awasi Pergerakan Gibran Rakabuming

Kabar mengenai adanya rapat khusus yang membahas permintaan untuk mengawasi pergerakan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dibantah oleh Fraksi Gerindra. Partai tersebut menegaskan isu yang beredar di media sosial itu tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di internal fraksi.

Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi mengatakan tidak pernah ada pembahasan maupun instruksi terkait pengawasan terhadap Gibran dalam rapat-rapat yang dipimpin Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Budi Djiwandono. Menurutnya, seluruh agenda rapat yang diikutinya tidak pernah menyinggung persoalan tersebut.

Bambang menjelaskan bahwa arahan yang diberikan kepada anggota Fraksi Gerindra justru berkaitan dengan pengawasan terhadap kondisi ekonomi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Selain itu, para legislator diminta memastikan berbagai program pemerintah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Ia menyebut perhatian utama fraksi saat ini adalah memastikan ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di berbagai daerah. Langkah tersebut dilakukan agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Bantahan tersebut sekaligus menjawab spekulasi yang berkembang mengenai hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Fraksi Gerindra menegaskan bahwa partai tetap mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran dan menilai hubungan keduanya berjalan dengan baik.

Menurut Bambang, isu mengenai pengawasan terhadap Gibran merupakan informasi yang tidak benar dan berpotensi memprovokasi publik. Ia menilai narasi tersebut dapat menimbulkan kesan adanya perpecahan di dalam pemerintahan, padahal Gerindra tetap berada di belakang kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran.

Baca Juga: Profil Rektor Unsoed Akhmad Sodiq dan Alasannya Kirim Mahasiswa Ikut Kunker Gibran

Fraksi Gerindra juga mengingatkan pentingnya penyampaian informasi yang berimbang dan berdasarkan fakta. Meski menghormati kebebasan pers, partai berharap setiap pemberitaan mengedepankan akurasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Sebagai tindak lanjut atas tudingan yang dianggap tidak benar tersebut, Partai Gerindra menyatakan akan menempuh langkah hukum dengan melayangkan somasi.