Kredit Foto: Antara/Didik Suhartono
Markas Besar (Mabes) TNI menegaskan belum pernah melakukan pembahasan resmi terkait wacana pelibatan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak.
Penegasan ini disampaikan menyusul sorotan publik atas rencana perombakan sistem pengawasan pajak hingga ke tingkat desa.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, meluruskan isu yang beredar dan memastikan pihak Mabes TNI belum pernah duduk bersama dengan kementerian atau lembaga terkait untuk membahas hal tersebut.
“Belum ada wacana atau pembahasan ke arah sana,” tegas Mayjen TNI Muhammad Nas saat dihubungi, Senin (20/7/2026).
Sebelumnya, isu ini mengemuka setelah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan rencana pembaharuan sistem pengawasan kepatuhan wajib pajak di tingkat tapak/desa.
Dalam skema baru yang dirancang DJP, pihak perpajakan berniat membangun jejaring informasi di lapangan dengan menggandeng dua elemen aparat kewilayahan Babinsa (TNI AD) dan Bhabinkamtibmas (Polri).
Langkah kolaborasi tersebut awalnya digagas guna membantu DJP dalam memetakan serta menggali potensi pajak yang ada di masyarakat secara lebih rinci hingga ke tingkat desa.
Namun, hingga saat ini Mabes TNI mengonfirmasi bahwa wacana tersebut belum masuk dalam tahap koordinasi maupun pembahasan resmi antarlembaga.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
