Pemprov DKI Jakarta Siap Terbitkan Obligasi Rp3,5 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun pada tahun depan.

Skema pembiayaan kreatif atau creative financing ini ditempuh untuk menjaga transparansi serta kesehatan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta di tengah penyesuaian pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono dalam acara Jakarta Budget Talks bertajuk “Menavigasi APBD Jakarta: Perkuat Kinerja, Kepentingan Publik Terjaga” di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/7/2026).

“Walaupun ada pemotongan DBH, kita melakukan creative financing supaya keuangan Jakarta itu jauh lebih sehat dan transparan, terbuka. Maka kenapa kemudian tenornya itu tujuh tahun minim dan dilakukan secara transparan,” tegas Pramono.

Obligasi daerah tersebut dirancang dengan tenor minimal tujuh tahun. Dana yang terhimpun dari instrumen ini akan dialokasikan khusus untuk mendukung keberlanjutan berbagai proyek layanan publik bagi masyarakat Jakarta.

Mengenai besaran kupon atau bunga pembayaran yang harus ditanggung, Pramono memastikan nilainya masih berada dalam batas aman kalkulasi anggaran daerah.

“Mengenai nanti berapa bunga pembayaran dan sebagainya, tapi intinya Jakarta pasti sanggup,” tandasnya.

Pramono meyakini langkah inovatif yang diambil Pemprov DKI Jakarta tersebut tidak hanya menjadi solusi fiskal lokal, tetapi juga berpotensi menjadi percontohan atau pilot project pembiayaan daerah di tingkat nasional.

Ia optimistis, jika penerbitan obligasi tersebut berjalan sukses, daerah-daerah lain di Indonesia dapat meniru skema serupa untuk mengoptimalkan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat.