Celios Sebut Pergantian Pucuk Pimpinan BGN Tak Selesaikan Masalah Struktural

Media Wahyudi Askar, Direktur Keadilan Fiskal Center of Economic and Law Studies (Celios), menilai pergantian pimpinan BGN kembali membuktikan bahwa persoalan lembaga tersebut sudah muncul sejak awal.

Menurutnya, pembentukan BGN sebagai institusi baru tidak relevan untuk mengelola program sebesar MBG. Ia menilai program tersebut seharusnya dikelola secara terdesentralisasi dengan melibatkan sekolah dan komunitas.

"Pergantian pimpinan BGN sekali lagi membuktikan bahwa institusi BGN sebenarnya sudah bermasalah sejak awal. Kami sudah sampaikan bahwa membuat institusi baru seperti BGN tidak relevan," ujar Media Wahyudi Askar.

Ia menilai persoalan MBG sudah bersifat struktural sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan merotasi pejabat.

"Program seperti MBG ini harusnya dikelola terdesentralisasi, oleh sekolah dan komunitas. Persoalan MBG sudah terlanjur bersifat struktural dan tidak akan selesai hanya dengan rotasi pejabat," katanya.

Media menambahkan, selama pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih memiliki konflik kepentingan dan pelaksanaan program tetap tersentralisasi melalui BGN serta dapur-dapur berskala besar, pergantian kepemimpinan dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan program.

Tiga Tuntutan Koalisi MBG Watch

Atas berbagai persoalan tersebut, Koalisi MBG Watch menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum.

Pertama, menghentikan Program MBG serta membubarkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Kedua, membongkar dan mengusut tuntas dugaan korupsi dalam Program MBG hingga ke level Presiden serta memberikan hukuman maksimal kepada seluruh pihak yang terbukti terlibat tanpa pandang bulu.

Ketiga, mengalihkan seluruh anggaran MBG ke sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Koalisi MBG Watch juga menyatakan akan memperluas kampanye nasional bertajuk "Gerakan Pajak Kembali ke Rakyat" apabila tuntutan tersebut tidak direspons secara serius oleh pemerintah.

Koalisi menyatakan akan memperluas gerakan penyadaran publik untuk memantau penggunaan pajak apabila pemerintah dinilai tidak menjalankan kewajiban hukum dalam memungut dan menggunakan pajak secara layak.

Ke depan, Koalisi MBG Watch berkomitmen terus mengawal dan mengawasi proses penegakan hukum terkait Program MBG.

Mereka juga menyatakan akan memastikan seluruh pihak yang dinilai bertanggung jawab atas kegagalan program tersebut dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan politik.