Kantor PDI Remuk dan Kerugian Ditaksir Capai Rp100 Miliar, Apa Itu Peristiwa Kudatuli?

Setiap tanggal 27 Juli, terkenang peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli, salah satu tragedi politik paling kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa yang juga dikenal sebagai Sabtu Kelabu itu menjadi simbol konflik politik pada era Orde Baru sekaligus menyisakan pertanyaan yang hingga kini belum terjawab mengenai dalang di balik insiden tersebut.

Kudatuli terjadi pada Sabtu, 27 Juli 1996, di Kantor Sekretariat DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Tragedi tersebut dipicu konflik internal PDI yang terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Soerjadi.

Awal mula konflik berakar dari dualisme kepemimpinan partai. Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI melalui Kongres Surabaya pada 1993. Namun, pada Kongres Medan tahun 1996, Soerjadi kembali ditetapkan sebagai ketua umum dalam proses yang disebut mendapat dukungan pemerintah Orde Baru. Perselisihan itu kemudian berkembang menjadi perebutan legitimasi kepemimpinan sekaligus penguasaan Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro.

Puncak konflik terjadi sekitar pukul 06.20 WIB pada 27 Juli 1996. Massa pendukung Soerjadi mendatangi kantor yang saat itu ditempati pendukung Megawati dengan tujuan mengambil alih gedung. Bentrokan pun pecah dan meluas ke sejumlah ruas jalan di Jakarta hingga sore hari.

Kerusuhan berkembang dari kawasan Menteng menuju Salemba. Sejumlah bangunan dan kendaraan dibakar dalam insiden tersebut sehingga menimbulkan kerusakan yang luas.

Berdasarkan catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), peristiwa Kudatuli mengakibatkan lima orang meninggal dunia, 149 orang mengalami luka-luka, serta 23 orang dinyatakan hilang. Selain korban jiwa, kerusuhan juga menyebabkan 22 bangunan dan 91 kendaraan terbakar dengan total kerugian materiil ditaksir mencapai Rp100 miliar.

Pada saat itu, pemerintah Orde Baru menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dipimpin Budiman Sudjatmiko sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan. Di dalam PRD juga terdapat nama penyair dan aktivis Wiji Thukul. Namun, tuduhan tersebut tidak pernah terbukti.

Seiring berjalannya waktu, Kudatuli dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap intervensi kekuasaan dalam kehidupan partai politik serta pembatasan demokrasi pada masa Orde Baru.

Meski telah berlalu selama tiga dekade, dalang maupun penyebab pasti di balik peristiwa Kudatuli masih belum terungkap.

Baca Juga: Tak Hanya Andalkan Jokowi, Kaesang Pangarep Bisa 'Jebol Kandang Banteng' Lewat Citra Ini

Dalam peringatan 30 tahun penyerangan Kantor DPP PDIP yang digelar pada Minggu (26/7/2026), Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kembali mendesak pemerintah untuk membuka kembali proses hukum guna mengusut tuntas kasus tersebut.

"Tuntaskan kasus 27 Juli 1996 beserta pelanggaran HAM berat lainnya. Gelar penyelidikan yustisial dan pengadilan koneksitas harus digelar kembali," ujar Hasto.

Seruan tersebut kembali menegaskan bahwa Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah politik Indonesia, tetapi juga peristiwa yang hingga kini masih menyisakan tuntutan penyelesaian hukum dan pengungkapan fakta secara menyeluruh.