Terjadi Inflasi Pemuja Prabowo, Eks Wamenkumham Sarankan Istana Angkat Pejabat Khusus Pembisik Kabar Buruk bagi Presiden

Eks Wakil Menteri Hukumd dan HAM Denny Indrayana, kembali menulis surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam surat tersebut, Denny menyoroti dua hal utama yang kerap ia amati dari kepemimpinan Prabowo, yakni intensitas kunjungan ke luar negeri serta kebiasaan berpidato panjang di dalam negeri.

Denny mengawali suratnya dengan nada satir namun reflektif, menggambarkan suasana ketika sang presiden mulai berimprovisasi di luar teks resmi saat berpidato.

"Setiap Bapak mulai berimprovisasi, saya membayangkan para staf menahan napas... Indonesia memerlukan Presiden yang gesit beraksi, bukan terlalu lama berorasi," tulis Denny.

Poin krusial dalam surat tersebut menyoroti pernyataan Prabowo saat menyampaikan pidato pada puncak Hari Lahir ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Saat itu, Prabowo menyebut keberadaan pihak-pihak yang dikategorikan sebagai londo ireng (Belanda hitam) di era modern yang mencakup wartawan, jurnalis, pengamat, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Denny menyayangkan penyematan label-label negatif seperti pengkhianat, antek asing, hingga istilah kolonial tersebut kepada kelompok yang bersikap kritis terhadap kekuasaan.

"Bukan kali pertama kelompok yang kritis kepada kekuasaan diberi cap: pengkhianat, antek asing, tidak nasionalis. Sekarang ditambah satu istilah lama dari gudang kolonial: londo ireng," ungkapnya.

Dalam suratnya, Denny juga memberikan saran agar seorang presiden memiliki "Staf Khusus Pembisik" yakni orang yang bertugas membawa kabar buruk, menyampaikan kritik pahit, dan berani mengatakan kekeliruan kepada pemimpinnya.

Menurutnya, di sekitar kekuasaan selalu terjadi inflasi pemuja, sementara suara jujur dan penolakan justru menjadi hal yang sangat langka.

Ia mengingatkan agar presiden tidak terlalu berharap kepada bawahan yang bermental hamba sahaya maupun kabinet koalisi yang kerap bersikap pragmatis.

"Dalam sistem republik yang demokratik, tidak ada yang lebih berbahaya dari Presiden yang antikritik... Kritik adalah syarat demokrasi. Republik tanpa kritik mudah tergelincir menjadi pemujaan kepada orang, bukan kesetiaan kepada konstitusi," pungkas lawyer yang kini berkarier di Australia tersebut.