Pengamat sebut Bahlil, Qodari dan Kapolri yang Layak Kena Reshuffle

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai ada 11 pejabat setingkat menteri di bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum yang berpotensi dicopot.

Evaluasi ini didasarkan pada temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang mencerminkan rendahnya kepuasan publik.

Menurut Jamiluddin, penurunan kepuasan tersebut berkaitan langsung dengan kinerja pada sektor-sektor strategis nasional yang turut memengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo.

"Temuan itu menunjukkan, publik menilai kinerja menteri di bidang ekonomi, politik, dan hukum rendah. Hal ini memunculkan ketidakpuasan publik terhadap para menteri yang menangani tiga bidang tersebut," ujar Jamiluddin.

Jamiluddin merinci sejumlah pejabat di sektor ekonomi yang dinilai layak diganti untuk mendongkrak kinerja pemerintah:

1. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
2. Menko Pangan Zulkifli Hasan
3. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
4. Menteri Perdagangan Budi Santoso
5. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena kebijakannya dinilai kerap kontroversial dan memengaruhi sektor ekonomi.
6. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian
7. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid
8. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari
9. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
10. Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin
11. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Jamiluddin menegaskan, evaluasi total terhadap para pejabat di tiga bidang utama tersebut mendesak dilakukan guna memperbaiki kinerja pemerintahan secara menyeluruh di mata masyarakat.