El Nino 2026 Diprediksi Lampaui Level Kuat, DPR Desak Pemerintah Perluas Hujan Buatan

Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera mengambil langkah serius untuk mengantisipasi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino 2026 yang diperkirakan melampaui level kuat (strong) dan berpotensi berlangsung hingga awal 2027.

Azis meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperluas Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan di wilayah-wilayah yang rawan terdampak kekeringan.

"Peringatan dari BMKG ini adalah alarm keras bagi kita semua. Indikator yang menunjukkan El Niño berpotensi melampaui level kuat dan bertahan hingga awal 2027 tidak boleh dianggap remeh. Kami meminta seluruh instansi terkait, baik pemerintah pusat maupun daerah, bergerak cepat melakukan intervensi sebelum krisis air meluas," kata Azis, Kamis (6/8/2026).

Politikus PDI Perjuangan itu menilai langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini, terutama ketika sejumlah wilayah masih memiliki potensi pertumbuhan awan hujan.

Menurutnya, percepatan operasi hujan buatan akan lebih efektif dan lebih murah dibandingkan penanganan dampak bencana yang sudah terlanjur meluas.

"Kita tidak boleh menunggu sampai sumur warga mengering total baru bertindak. Pemerintah pusat melalui BNPB dan pemerintah daerah harus memperluas cakupan hujan buatan dengan fokus mengisi bendungan, waduk, dan embung strategis," ujarnya.

Azis juga mengingatkan bahwa kekeringan ekstrem berpotensi memicu persoalan sosial yang lebih luas. Menurut dia, gagal panen akibat kemarau panjang dapat menyebabkan kelangkaan bahan pangan dan lonjakan harga kebutuhan pokok.

Selain itu, keterbatasan akses air bersih juga berisiko meningkatkan penyebaran penyakit, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

"Jangan sampai dampak El Nino ini berubah menjadi masalah sosial baru. Krisis air bersih sangat berbahaya karena dapat memicu penularan penyakit, sementara kenaikan harga pangan akan semakin membebani masyarakat," kata legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III yang meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor tersebut.

Ia juga meminta kementerian dan lembaga terkait bersama pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menjaga ketahanan pangan nasional.

"Kita tentunya tidak ingin dampak El Nino ini meluas. Pemerintah pusat dan daerah harus segera bertindak agar masyarakat tidak mengalami kerugian yang signifikan," tuturnya.

Di sisi lain, Azis menekankan pentingnya mitigasi berbasis masyarakat untuk menghadapi ancaman kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga kuartal pertama 2027. Ia mengimbau warga di daerah rawan kekeringan menyiapkan cadangan air, menerapkan pola hidup hemat air, serta memastikan kebutuhan air bersih bagi kelompok rentan tetap terpenuhi.

"Ancaman kemarau panjang ini memerlukan kesiapsiagaan mandiri dari masyarakat, mulai dari menyiapkan tandon air, bijak menggunakan air harian, hingga memastikan kesehatan anak-anak dan lansia agar terhindar dari risiko dehidrasi," ucapnya.

Azis menegaskan, penanganan dampak perubahan iklim membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah, kata dia, harus menghadirkan solusi melalui teknologi dan bantuan logistik, sementara masyarakat memperkuat kesiapsiagaan di tingkat lokal.

"Ancaman iklim ini membutuhkan kolaborasi dua arah. Pemerintah mengintervensi dengan teknologi dan bantuan logistik, sementara masyarakat memperkuat kesiapsiagaan mandiri," pungkasnya.