Nusron Wahid Ogah Bicara Reshuffle, Tegaskan Menteri Cuma Punya Tugas Bekerja

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memilih tidak ikut berspekulasi mengenai isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang disebut-sebut akan dilakukan setelah 17 Agustus 2026. Menurutnya, keputusan mengenai pergantian maupun penyegaran kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Nusron menilai para menteri tidak seharusnya ikut membicarakan isu tersebut karena posisi mereka merupakan pembantu presiden. Ia menegaskan tugas utama menteri adalah menjalankan pekerjaan dan tanggung jawab yang telah diberikan.

"Kita sebagai pembantunya Bapak Presiden tidak elok kalau bicara masalah itu. Tidak pantas, tidak elok, nggak sopan kalau bicara masalah begituan," kata Nusron di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Ia bahkan meminta agar sikap tersebut ditegaskan dalam pemberitaan, yakni menteri tidak memiliki kewenangan untuk menentukan ataupun mengomentari reshuffle. Nusron kembali menekankan bahwa keputusan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.

"Karena tugas pembantu Bapak Presiden itu ya hanya bekerja dan bekerja. Itu adalah kewenangan dan prerogatif Bapak Presiden. Tulis ya, tidak elok dan tidak sopan menteri ngomong reshuffle," ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Nusron ketika ditanya mengenai isu pergantian kabinet setelah perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Ia mengaku tidak mengetahui informasi mengenai rencana reshuffle yang tengah beredar.

"Nggak dengar. Anu, pertama saya tidak mendengar. Yang kedua, itu semua adalah hak prerogatif Bapak Presiden, kewenangan Bapak Presiden," tuturnya.

Sikap serupa juga ditunjukkan Nusron ketika ditanya mengenai pernyataan Ketua Bappilu PKS Mardani Ali Sera terkait peluang masuknya tokoh baru ke Kabinet Merah Putih. Nusron kembali memilih tidak memberikan komentar.

"Udah. Tidak elok dan tidak pantas saya ngomentari itu. Udah, itu jawabannya," kata Nusron.

Sebelumnya, Mardani mendukung apabila Prabowo ingin melakukan penyegaran kabinet dengan merekrut tokoh baru yang memiliki kapasitas dan integritas. Menurutnya, tokoh tersebut tidak harus berasal dari partai politik.

"Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," ujar Mardani.

Baca Juga: Reshuffle Kabinet Prabowo Bakal Rugikan Dedi Mulyadi

Mardani menyampaikan pandangan tersebut saat merespons isu reshuffle setelah 17 Agustus. Ia menilai kesempatan untuk menghadirkan figur baru di pemerintahan dapat menjadi pilihan apabila memang dibutuhkan untuk memperkuat kinerja kabinet.

Namun, Nusron memilih mengambil posisi berbeda dengan tidak ikut masuk ke dalam perdebatan mengenai siapa yang layak maupun tidak layak berada di kabinet. Baginya, keputusan akhir mengenai komposisi Kabinet Merah Putih merupakan kewenangan Presiden Prabowo.

Dengan sikap tersebut, Nusron menegaskan bahwa dirinya memilih fokus menjalankan tugas sebagai menteri ketimbang ikut merespons spekulasi politik mengenai reshuffle. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan tersebut kepada Presiden.