Prabowo Ditampar Tanggungan Dosa Jokowi: Utang Indonesia Sudah Masuk Rp10 Ribu Triliun

Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah menghadapi persoalan fiskal yang merupakan warisan dari Eks Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini menyusul konsekuensi beragam kebijakan yang diambil oleh Presiden ke-7.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ferdinand Hutahaean menyoroti  besarnya utang pemerintah yang kini telah menembus angka Rp10 ribu triliun. Kondisi tersebut membuat pemerintah menghadapi pilihan yang tidak mudah ketika harus tetap menjalankan program pemerintah sekaligus menjaga subsidi bagi masyarakat.

Baca Juga: Pernah Kantongi 27 Juta Suara, Ganjar Pranowo Ungkap Peluangnya Kembali Maju Jadi Capres di 2029

“Utang Indonesia pada bulan ini masuk di angka 10 ribu triliun lebih. Sudah menyentuh angka Rp10 ribu triliun,” ujar Ferdinand, dikutip Jumat (14/8/2026).

Menurut Ferdinand, besarnya beban pembiayaan negara membuat pemerintah saat ini tidak memiliki banyak ruang untuk mencari sumber penerimaan alternatif. Salah satu instrumen yang akhirnya harus dioptimalkan adalah penerimaan pajak.

Ia menilai situasi tersebut berpotensi menempatkan pemerintah sekarang dalam posisi sulit. Di satu sisi, negara membutuhkan tambahan penerimaan untuk menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun di sisi lain, masyarakat dapat merasakan langsung dampaknya apabila optimalisasi penerimaan pajak semakin agresif.

Ferdinand menegaskan kritik tersebut tidak sepenuhnya diarahkan kepada pemerintah saat ini sebagai pihak yang menciptakan seluruh persoalan fiskal. Prabowo menurutnya sekarang sedang menerima kondisi yang telah terbentuk sebelumnya oleh Jokowi.

“Jadi ini bukan kesalahan rejim sekarang, tidak. Rezim sekarang ini hanya menanggung dosa-dosa Jokowi. Rezim sekarang ini kesusahan karena kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi. Ini fakta yang terjadi,” tutur Ferdinand.

Menurut dia, persoalan tersebut perlu dilihat dalam konteks kewajiban negara yang harus terus berjalan. Pemerintah tidak hanya dituntut membayar kewajiban utang, tetapi juga harus menyediakan anggaran untuk program publik dan subsidi.

Ferdinand kemudian mempertanyakan dari mana pemerintah harus mendapatkan dana jika seluruh kewajiban tersebut harus dipenuhi.

“Saya tanya kalian, pemerintah mau kemana mencari uang untuk membayar utang yang dibuat oleh Jokowi,” cetusnya.

Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai beban yang pada akhirnya ikut dirasakan masyarakat. Ketika penerimaan negara harus diperbesar melalui pajak, rakyat berpotensi merasa menjadi pihak yang harus ikut menanggung konsekuensi dari utang pemerintah.

Baca Juga: Respons Santai Kubu Jokowi Soal Dokter Tifa Absen di Pengadilan: Biarkan Jaksa Bekerja

“Rakyat akhirnya harus urunan, patungan untuk membayar utang yang telah dibuat Jokowi,” jelasnya.