Di Balik Prabowo 'Giat' Pajaki Rakyat Indonesia: Tak Ada Pilihan Gegara 'Ugal-ugalan' Jokowi

Presiden Prabowo Subianto dinilai menghadapi dilema besar dalam mengelola keuangan negara akibat warisa yang ditinggalkan oleh Presiden Indonesia Ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Di tengah kebutuhan membiayai anggara negara dan berbagai program untuk masyarakat, pemerintah juga harus memastikan kewajiban negara tetap terpenuhi. 

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ferdinand Hutahaean menilai situasi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan pajak. Menurut dia, kebijakan tersebut tidak bisa semata-mata dibaca sebagai keinginan pemerintah untuk membebani rakyat, tetapi juga sebagai konsekuensi dari kondisi fiskal yang diwariskan oleh Jokowi.

Baca Juga: BPS Respons Soal Warga Berpenghasilan Rendah Masuk Desil 9-10 Kemensos: Bukan Ditentukan dari Gaji

“Dan tempatnya pemerintah tidak punya cara lain lagi, tidak punya jalan lain. Kecuali mengoptimalkan penghutang pajak untuk bisa menghidupi negara, membiayai anggara negara, membiayai subsidi terhadap rakyat,” ujar Ferdinand, dikutip Jumat (14/8/2026).

Ia mengaitkan tekanan tersebut dengan besarnya utang milik Indonesia. Ferdinand menyebut angka utang negara telah memasuki kisaran Rp10 ribu triliun.

“Utang Indonesia pada bulan ini masuk di angka 10 ribu triliun lebih. Sudah menyentuh angka 10 ribu triliun,” katanya.

Menurut Ferdinand, kebutuhan meningkatkan penerimaan pajak muncul karena pemerintah harus mencari sumber pembiayaan yang dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan negara.

Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat membayar kewajiban utang sembari tetap menjalankan program sosial dan subsidi apabila penerimaan negara tidak diperkuat.

Persoalan tersebut, menurutnya, akhirnya dapat menciptakan situasi dilematis bagi Prabowo. Pemerintah membutuhkan penerimaan yang besar, tetapi peningkatan penerimaan pajak berpotensi membuat masyarakat merasa terbebani.

“Bayangkan sumber daya mineral kita yang begitu melimpah tidak pernah mampu membiayai anggaran negara kita, tetapi bertumbuh kepada pajak dan sekarang rakyat akan meneluh karena pemerintah akan mengoptimalkan pajak,” cetus Ferdinand.

Ia bahkan memprediksi kebijakan tersebut dapat memunculkan kemarahan publik terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.

“Rakyat akan marah, rakyat akan kesal kepada pemerintah ini tetapi tetap memuji Jokowi. Inilah kalian yang harus dipertanyaan,” bebernya.

Ferdinand tidak melihat persoalan tersebut berdiri sendiri. Ia menghubungkannya dengan kebijakan pemerintahan Jokowi selama satu dekade.

Menurut Ferdinand, pemerintahan Prabowo justru berada pada posisi menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang telah dibuat sebelumnya. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak serta-merta menyalahkan pemerintah sekarang ketika kebijakan penerimaan negara diperketat.

“Semua ini adalah ekses dari kejahatan Jokowi. Andai Jokowi tidak berhutang ugal-ugalan 10 tahun maka pajak tidak akan seperti ini,” tutur Ferdinand.

Ia juga menilai besarnya utang membuat masyarakat pada akhirnya ikut merasakan konsekuensi melalui kebijakan penerimaan negara.

Ferdinand kemudian mengajukan pertanyaan yang menurutnya menjadi inti persoalan: jika pemerintah harus membayar utang sekaligus mempertahankan berbagai program untuk rakyat, dari mana uang tersebut akan diperoleh?

“Rakyat akhirnya harus urunan, patungan untuk membayar utang yang telah dibuat Jokowi,” ujarnya.

Baca Juga: Pernah Kantongi 27 Juta Suara, Ganjar Pranowo Ungkap Peluangnya Kembali Maju Jadi Capres di 2029

Ferdinand menempatkan optimalisasi pajak dalam konteks persoalan fiskal yang lebih luas. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi pilihan yang harus ditempuh pemerintah ketika kebutuhan pembiayaan negara besar, sementara sumber penerimaan lain dinilai belum mampu menutup kebutuhan tersebut.