Prabowo Ajak Swasta Operasikan Aset Milik BUMN

Presiden Prabowo Subianto mendorong keterlibatan swasta dalam mengoptimalkan aset milik badan usaha milik negara (BUMN) yang selama ini dinilai belum produktif. Menurutnya, aset negara tidak boleh dibiarkan menganggur ketika perekonomian membutuhkan investasi dan masyarakat membutuhkan lapangan kerja.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI dan Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan sejumlah BUMN memiliki aset dalam jumlah besar, mulai dari tanah, gedung, jaringan, kawasan, hingga berbagai fasilitas. Namun, tidak seluruh aset tersebut telah dimanfaatkan secara optimal.

"Aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur, sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi," ujar Prabowo.

Karena itu, pemerintah akan membuka peluang bagi pihak swasta untuk mengelola aset-aset BUMN yang tidak produktif di berbagai wilayah Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan aset sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi baru.

Prabowo menegaskan pemerintah perlu belajar dari negara lain dalam mengoptimalkan aset milik negara melalui kerja sama dengan swasta. Salah satu model yang dicontohkannya adalah National Monetisation Pipeline yang diterapkan India.

"Pemerintah akan mempermudah kerja sama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dengan swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara. Kita harus belajar dari India. India menjalankan National Monetisation Pipeline," katanya.

Menurut Prabowo, keterlibatan swasta bukan berarti aset strategis negara harus dilepas. Pemerintah tetap mempertahankan kepemilikan aset, sementara swasta diberikan ruang untuk mengelola dan meningkatkan produktivitasnya.

Prabowo mencontohkan pengelolaan bandara yang belum optimal sebagai salah satu aset yang dapat dikerjasamakan dengan swasta. Menurutnya, pihak swasta dapat memberikan pendekatan pengelolaan yang lebih efisien dan inovatif tanpa mengubah status kepemilikan aset.

Baca Juga: Prabowo Targetkan Bangun 30 GW PLTS Tahun Ini, 13 GW PLTD Dipensiunkan

Baca Juga: Prabowo Targetkan Renovasi Seluruh Sekolah Rampung 2029

Baca Juga: Prabowo Naikkan Asumsi Harga Minyak Mentah RI Jadi US$75 per Barel di RAPBN 2027

"Sebagai contoh, kalau ada bandara, ada airport yang kurang maksimal dioperasikan, kita bisa membuka peluang untuk swasta mengoperasikan itu. Tentunya, kepemilikan tetap oleh negara. Tapi kalau mereka bisa menjalankan dengan lebih efisien, lebih kreatif, lebih inovatif, menghasilkan manfaat, kenapa tidak?" ujar Prabowo.

Ia juga melihat peluang peningkatan nilai ekonomi melalui integrasi antara sektor penerbangan, perhotelan, dan pengelolaan bandara.

"Sebagai contoh, sekarang ada integrasi antara perusahaan penerbangan-penerbangan, hotel, dan bandara. Kalau ini dioperasikan secara integratif, ini punya nilai tambah yang potensial bisa menambah income bagi kita," katanya.

Dengan skema tersebut, pemerintah ingin memastikan aset publik yang telah terbangun dapat menghasilkan manfaat ekonomi lebih besar, sementara modal yang diperoleh dapat kembali dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur baru.