Ada yang Nyumbang Rp700 juta! Hadiah Sayembara Ijazah SMA Gibran Kini Sudah Tembus Rp1,05 Miliar!

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebut hadiah sayembara untuk pihak yang dapat menunjukkan ijazah SMA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini mencapai Rp1.051.050.000.

Denny menyampaikan informasi tersebut melalui pernyataannya pada Rabu (19/8/2026). Menurut dia, nilai hadiah meningkat signifikan setelah ada pihak yang mewakafkan tanah senilai Rp700 juta untuk sayembara tersebut.

“Per pagi ini, Rabu 19 Agustus 2026, hadiah Sayembara untuk menunjukkan Ijazah SMA/sederajat Gibran sudah menjadi Rp1.051.050.000,” ujar Denny dalam keterangan di akun media sosialnya, Rabu (19/8/2026).

Dia mengatakan, nilai tanah yang disebut diwakafkan tersebut telah diverifikasi. Denny menjelaskan, sayembara tersebut dibuat agar lebih banyak pihak ikut memperhatikan persoalan mengenai dokumen pendidikan Gibran.

Menurutnya, langkah itu berkaitan dengan upaya menjaga aturan dalam kontestasi pemilihan presiden agar tetap dihormati.

"Agar banyak pihak terlibat memikirkan hal penting ini. Menjaga aturan main kontestasi pilpres agar dihormati, tidak diakali,” kata Denny.

Dia kemudian mempertanyakan persyaratan pendidikan dalam pencalonan wakil presiden jika sebelumnya persyaratan usia disebut telah mengalami perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

"Soal langkah hukum tentu terus dilakukan. Soal argumentasi hukum tata negara sudah pula berulang saya jelaskan,” ujarnya.

Denny juga menanggapi berbagai bantahan terhadap persoalan ijazah Gibran. Dia meminta pihak yang membantah isu tersebut, termasuk Gibran, untuk menunjukkan ijazah SMA atau sederajat yang dipersoalkan.

Menurut Denny, Gibran sebelumnya pernah mengundang wartawan untuk menunjukkan ijazah sarjananya. Karena itu, dia menilai hal serupa dapat dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai ijazah pendidikan menengahnya.

"Minta mereka dan Mas Gibran tunjukkan saja ijazah SMA/sederajat tersebut, sebagaimana Gibran pernah terbuka mengundang wartawan dan menunjukkan ijazah S1-nya,” kata Denny.

Dia mempertanyakan alasan dokumen tersebut sulit ditunjukkan apabila memang benar-benar ada.

“Kalau memang ada, kenapa dipersulit?” ujarnya.

Denny juga menyebut kemungkinan langkah politik dan hukum apabila dokumen yang dipersoalkan tidak dapat ditunjukkan. Dia menyatakan, persoalan tersebut menurutnya bukan berkaitan dengan kepentingan pribadi Gibran, melainkan menyangkut etika dan konstitusi dalam penyelenggaraan negara.

"Kecuali memang tidak ada, silakan berhenti (mundur), atau terpaksa kita dorong untuk diberhentikan (impeachment),” kata Denny.