Investasi Felda di Indonesia Berpotensi Rugi Rp 10,75 Triliun, PM Malaysia Minta Bantuan Prabowo

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan investasi Federal Land Development Authority (Felda) di Indonesia. Investasi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hingga RM 2,5 miliar atau sekitar Rp 10,75 triliun.

Anwar mengatakan persoalan investasi Felda di PT Eagle High Plantations Tbk (EHP) kini masih berproses secara hukum di Indonesia. Ia berharap Prabowo dapat membantu meninjau persoalan tersebut.

"Investasi ini sedang dalam proses hukum di Indonesia. Saya telah menulis surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta beliau meninjau masalah ini," kata Anwar, dikutip The Star, Senin (24/8/2026).

Felda merupakan badan pemerintah Malaysia yang bergerak dalam pengembangan lahan pertanian. Lembaga tersebut juga memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan Malaysia.

Felda melalui FIC Properties Sdn Bhd membeli saham EHP pada Desember 2016. Nilai transaksi pembelian saham perusahaan perkebunan tersebut mencapai US$ 505,4 juta.

Harga pembelian saham EHP kemudian menuai kritik. Nilai transaksi tersebut dinilai terlalu tinggi dibandingkan harga pasar dan harga saham EHP setelah transaksi.

Anwar mengatakan potensi kerugian dari keputusan manajemen Felda sebelumnya mencapai RM 2,5 miliar. Sementara dana yang masih berpotensi diselamatkan diperkirakan hanya sekitar RM 200 juta.

Ia meminta jajaran manajemen Felda memahami besarnya persoalan yang sedang dihadapi. Menurut Anwar, kondisi tersebut harus menjadi dasar untuk memperbaiki pengelolaan lembaga.

"Yang ingin saya tekankan adalah seluruh manajer Felda harus benar-benar memahami masalah ini. Mereka tidak boleh berkecil hati, tetapi harus menyadari bahwa masalah-masalah ini harus diselesaikan," ujarnya.

Baca Juga: Media Malaysia Sorot Upaya Pemerintah RI Tangani Kabut Asap Imbas Karhutla Kalimantan

Anwar juga memastikan pemerintah Malaysia tetap berkomitmen mempercepat proyek kesejahteraan dasar. Program tersebut dapat dijalankan tanpa harus menunggu anggaran tahun berikutnya.

Ia menegaskan penguatan tata kelola, integritas, dan akuntabilitas bukan ditujukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan memulihkan Felda sebagai lembaga yang dapat dibanggakan Malaysia.