BGN Bongkar Data MBG: 80 Sekolah Elite Dikecualikan, Rp311 Miliar Dikembalikan

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menyisir penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan anggaran pemerintah tidak mengalir kepada kelompok yang dinilai sudah mampu maupun data penerima yang tercatat ganda. Dari proses tersebut, sekitar 80 sekolah swasta elite di seluruh Indonesia dikeluarkan dari daftar penerima MBG.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekolah-sekolah tersebut dinilai telah memiliki fasilitas dan kemampuan mandiri sehingga tidak lagi menjadi prioritas program. Penataan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran MBG.

"Nah, itu juga beberapa sudah ada apa ya, 80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya, gitu kemudian kita exclude untuk tidak diberikan MBG," ujar Sudaryono di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Beberapa institusi pendidikan ternama disebut masuk dalam daftar pengecualian tersebut, termasuk Sekolah Taruna Nusantara dan Kemala Bhayangkari. Menurut Sudaryono, sekolah-sekolah tersebut memiliki fasilitas dan sistem pendidikan yang dinilai sudah mandiri, termasuk bagi sekolah yang menerapkan sistem asrama.

Masyarakat juga dapat mengecek status sekolah melalui sistem Radar MBG. Sudaryono mengatakan nama sekolah seperti Jakarta Intercultural School (JIS), Cikal, Taruna Nusantara, maupun Kemala Bhayangkari dapat dimasukkan ke dalam sistem untuk mengetahui apakah sekolah tersebut memperoleh alokasi MBG.

"Misalnya masukkan aja sekolah misalnya JIS atau Cikal atau Taruna Nusantara atau Kemala Taruna Bhayangkari misalnya. Nanti di dalam radar MBG ada keterangan tidak tidak mendapatkan alokasi MBG," kata Sudaryono.

Namun, pengecualian sekolah elite bukan satu-satunya data yang sedang dibersihkan BGN. Pemerintah juga menemukan sekitar 6 juta data penerima yang terindikasi tercatat secara ganda sehingga perlu diverifikasi kembali.

Sudaryono mencontohkan adanya siswa yang tercatat sebagai pelajar SMP sekaligus terdata sebagai santri di pondok pesantren. Data seperti ini kemudian disisir agar satu penerima tidak dihitung lebih dari sekali dalam perencanaan program.

"Jadi ada double-double itu semua kita sisir. Itu ada sekitar 6 jutaan," ujar Sudaryono.

Baca Juga: Anggaran MBG 2026 Dihemat Jadi Rp229 Triliun, BGN Bakal Tetap Buka Ribuan Dapur Baru

Selain data penerima, BGN juga menemukan persoalan pada penyaluran anggaran kepada sejumlah dapur MBG. Sebanyak 414 dapur yang disebut belum beroperasi ternyata telah menerima alokasi dana dari pemerintah.

BGN kemudian menarik kembali dana tersebut dan mengembalikannya ke kas negara. Dari penarikan itu, pemerintah berhasil mengembalikan sekitar Rp311 miliar.

"Ada 414 dapur yang ternyata dapurnya belum beroperasi tapi sudah dikirimi duit. Nah, itu kan uangnya sudah kita ambil, kita kembalikan ke kas negara Rp311 miliar," jelas Sudaryono.

Temuan tersebut menunjukkan penataan MBG tidak hanya berkaitan dengan jumlah penerima manfaat, tetapi juga menyangkut pengawasan terhadap penyaluran anggaran. Pemerintah berupaya memastikan dana program hanya diberikan kepada penerima dan satuan pelayanan yang benar-benar memenuhi persyaratan.

Sudaryono belum merinci seberapa besar penghematan anggaran yang diperoleh dari pengecualian sekolah elite dan penghapusan data ganda. Menurutnya, proses penyisiran masih berjalan sehingga angka final penataan penerima MBG belum dapat disampaikan.

Dengan penyisiran tersebut, BGN berharap pelaksanaan MBG ke depan menjadi lebih tepat sasaran dan minim pemborosan. Data penerima yang ganda, sekolah yang dinilai tidak membutuhkan bantuan, hingga penyaluran dana kepada dapur yang belum beroperasi menjadi bagian dari evaluasi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program.