Apapun yang Terjadi, Bahlil Jamin Harga BBM Subsidi Tak Akan Naik hingga Akhir 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga Desember 2026. Jaminan tersebut disampaikan di tengah penghitungan pemerintah atas potensi konsumsi Pertalite yang melampaui kuota tahun ini.

“Apapun yang terjadi saya menyampaikan bahwa harga minyak atau harga BBM subsidi, khususnya subsidi itu tidak akan kita naikkan sampai dengan 2026 Desember, sambil kita melihat perkembangan global,” kata Bahlil usai rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Bahlil mengatakan pemerintah masih menghitung besaran potensi kelebihan kuota Pertalite. Menurut dia, pergeseran konsumsi dari BBM dengan angka oktan atau research octane number (RON) 92 ke Pertalite RON 90 ketika harga BBM dunia meningkat menjadi salah satu faktor yang diperhatikan pemerintah.

“Kita lagi tetap menghitung potensi kelebihannya berapa. Memang kan waktu ketika terjadi kenaikan harga BBM dunia, itu ada sebagian yang RON 92 atau teman rakyat yang lain masuk untuk mengisi ke RON 90 sehingga terjadi kenaikan, tapi kenaikannya kita lagi menghitung,” ujarnya.

Data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang dikutip Warta Ekonomi pada 27 Agustus 2026 menunjukkan realisasi penyaluran Pertalite telah mencapai 18.225.946 kiloliter (KL), atau 62,3% dari prognosa 2026 sebesar 29,27 juta KL. BPH Migas mencatat konsumsi Pertalite dan solar bersubsidi meningkat hingga 15%, antara lain dipengaruhi selisih harga dengan BBM nonsubsidi yang mencapai Rp5.950 per liter.

Pemerintah kini mengkaji pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10. Namun, Bahlil menegaskan rencana tersebut belum menjadi kebijakan final karena pemerintah masih memeriksa validitas data agar pembatasan tidak salah sasaran.

“Itu masih di-exercise, karena apa? Kita pengin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran data kita harus valid,” kata Bahlil dalam doorstop di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).

Ia mengatakan pemerintah terus mengecek basis data desil sebelum memutuskan skema pembatasan. Menurut Bahlil, tujuan penyaluran subsidi dapat meleset apabila kebijakan diterapkan dengan data penerima yang tidak akurat.

“Nah desilnya ini yang kita lagi mengecek terus, jangan sampai harapan kita baik tapi ternyata dalam implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita,” ujarnya.

Rencana pembatasan Pertalite bagi kelompok masyarakat mampu sebelumnya juga disampaikan pemerintah dalam beberapa kesempatan. Bahlil mengatakan kebijakan masih dalam tahap kajian saat ditemui dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta International Convention Center, Jakarta, pada Rabu (19/8/2026). Ia menegaskan mekanisme pembelian Pertalite saat itu masih berjalan seperti biasa karena belum ada hasil kajian yang menjadi dasar keputusan.

Baca Juga: Malaysia Tambah Kuota BBM Subsidi Jadi 300 Liter per Bulan, Harganya Rp8.767 per Liter

Baca Juga: Realisasi BBM Subsidi Berpotensi Lampaui Kuota, Solar Diprognosa Jebol 9,4%

Dalam perkembangan lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 20 Agustus 2026 menyebut pembatasan dapat terlebih dahulu diarahkan kepada kelompok desil 10. Pemerintah masih menyiapkan sistem dan belum menetapkan waktu pasti penerapannya secara menyeluruh.

Bahlil menegaskan kebijakan harga BBM nonsubsidi berbeda dengan BBM bersubsidi. Untuk BBM nonsubsidi, pemerintah menyerahkan penyesuaian harga kepada dinamika pasar.

“Kalau untuk harga BBM non-subsidi, kita akan serahkan kepada harga pasar. Apa yang terjadi dengan dinamika yang ada itu yang akan kita lakukan penyesuaian,” kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).