Usai Budi Arie Ditolak Mentah-Mentah oleh PSI, Kini Projo Bersiap Mau Berubah Jadi Partai Politik!

Beberapa pekan lalu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan Budi Arie Setiadi bukan anggota maupun pengurus PSI.

Hal itu muncul usai viralnya sebuah pernyataan Budi Arie mengenai percepatan Pemilu sebelum 2029 yang banyak pihak menuding bahwa langkah ini sebagai aksi provokasi untuk mendelegitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum DPP PSI Andy Budiman mengatakan Budi Arie tidak memiliki jabatan, posisi, maupun kewenangan apa pun di dalam PSI.

"Kami tegaskan: Budi Arie bukan bagian dari PSI. Titik. Karena itu, berhenti menyeret-nyeret nama PSI dalam setiap tindakan, pernyataan, maupun urusan Budi Arie,” kata Andy beberapa waktu lalu.

Menurut Andy, mengaitkan tindakan atau pernyataan Budi Arie dengan PSI merupakan hal yang tidak berdasar dan menyesatkan.

“Apa pun yang dilakukan atau dikatakan Budi Arie adalah tanggung jawab Budi Arie sendiri. Jangan dikaitkan kepada PSI dan jangan membangun kesan seolah-olah dia mewakili PSI. Dia tidak mewakili PSI. Dia bukan PSI,” tegasnya.

Andy juga meminta publik menghentikan spekulasi mengenai posisi Budi Arie di PSI.

"Posisi PSI terang dan tidak membutuhkan tafsir: Budi Arie bukan anggota, bukan pengurus, bukan Sekjen, dan bukan bagian dari PSI. Jangan seret PSI untuk urusan yang bukan urusan PSI,” ujarnya.

Ia juga menyinggung dinamika politik setelah reshuffle kabinet dan meminta agar tidak ada pihak yang memainkan politik adu domba antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.

"Jangan karena direshuffle, kemudian sakit hati dan memainkan politik adu domba antara Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo,” kata Andy.

Seperti menyambut penolakan itu, kini muncul usulan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PROJO Riau yang membuka wacana mengenai kemungkinan transformasi PROJO dari organisasi kemasyarakatan menjadi partai politik.

Ketua DPD PROJO Riau Dody Kurniawan mengatakan PROJO perlu mulai membicarakan masa depan organisasi dan arah perjuangannya menjelang Pemilu 2029.

"Menurut saya, sudah waktunya PROJO berani mendiskusikan masa depannya secara lebih besar. Kita tidak boleh selamanya hanya menjadi kekuatan pendukung,” ujar Dody.

Menurut dia, transformasi menjadi partai politik dapat menjadi saluran yang lebih konkret untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Kalau selama ini kita mampu mengantarkan dan mendukung pemimpin, mengapa tidak mulai berpikir membangun wadah politik yang mampu melahirkan pemimpin?” katanya.

Dody menilai Pemilu 2029 menjadi momentum penting bagi PROJO untuk menentukan posisi strategisnya dalam demokrasi Indonesia.

Ia mengatakan relawan memiliki peran besar dalam memenangkan kontestasi politik. Namun, kewenangan formal untuk menentukan undang-undang, anggaran, dan kebijakan publik tetap berada di tangan lembaga politik formal.

"Jangan alergi mendengar kata partai politik. Kalau politik dijalankan dengan benar, politik adalah alat memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Meski demikian, Dody menegaskan wacana transformasi PROJO menjadi partai politik yang disuarakan dari Riau bukan merupakan keputusan organisasi secara nasional.

Menurut Dody, wacana tersebut bertujuan membuka ruang diskusi mengenai masa depan PROJO. Jika nantinya mendapat dukungan luas, pembahasannya harus dilakukan melalui mekanisme organisasi dan forum tertinggi PROJO.