Pengangguran RI Turun Jadi 4,65%, tapi 4,8 Juta Anak Muda Masih Menganggur

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional memang turun menjadi 4,65%, tetapi persoalan pengangguran di kalangan generasi muda masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Sekitar 67% dari total pengangguran atau sekitar 4,8 juta orang masih berasal dari kelompok usia muda.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa turunnya angka pengangguran nasional belum sepenuhnya mengatasi persoalan di pasar tenaga kerja. Pemerintah menilai salah satu tantangan yang perlu dibenahi adalah kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri yang terus berubah.

Persoalan itu menjadi semakin penting ketika aktivitas investasi di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan. Hingga Semester I-2026, realisasi investasi telah mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% secara year on year (YoY).

Realisasi tersebut setara dengan 49,5% dari target investasi yang ditetapkan pemerintah sepanjang 2026. Pertumbuhan investasi itu juga disebut telah menciptakan sekitar 1,4 juta lapangan kerja di berbagai wilayah Indonesia.

Artinya, penambahan lapangan kerja belum otomatis membuat seluruh pencari kerja, khususnya generasi muda, mampu masuk ke pasar kerja. Pemerintah kini berupaya memastikan kesempatan kerja yang muncul dari investasi dapat diisi tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pelatihan vokasi menjadi salah satu instrumen untuk memperkecil kesenjangan tersebut. Menurutnya, penguatan vokasi diperlukan agar pertumbuhan investasi dapat berjalan beriringan dengan kesiapan sumber daya manusia.

"Program ini merupakan arahan Bapak Presiden yang menjadi bagian dari stimulus di semester dua di tahun 2026 yang perlu dijalankan secara efektif, tepat sasaran, dan berdampak bagi masyarakat," ujar Airlangga dalam Kick Off Program Pelatihan Vokasi Nasional Batch IV Tahun 2026, dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (2/9/2026).

Kebutuhan tenaga kerja juga tidak lagi hanya berkutat pada keterampilan konvensional. Airlangga menyebut sektor digital dan ekonomi hijau mulai membutuhkan kompetensi baru yang harus disiapkan melalui program pelatihan.

Di sektor ekonomi hijau, misalnya, kebutuhan tenaga kerja muncul untuk posisi seperti teknisi panel surya, teknisi turbin, hingga pekerja yang menguasai smart farming. Perubahan tersebut membuat pelatihan vokasi perlu mengikuti arah perkembangan industri, bukan hanya menyiapkan tenaga kerja untuk jenis pekerjaan yang sudah ada.

Kebutuhan tenaga terampil di sektor energi hijau diperkirakan semakin besar seiring rencana pemerintah mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 GW. Saat ini kapasitas listrik nasional disebut berada di sekitar 88 GW, sementara kapasitas produksi panel surya dalam negeri telah mendekati 11 GW.

Baca Juga: Dampak Mengerikan Karhutla: CELIOS Catat Beban Kesehatan dan Ekonomi Capai Rp123,1 Triliun

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 menargetkan sekitar 340.000 peserta. Sebanyak 70.000 peserta berasal dari alokasi APBN yang sudah tersedia, sedangkan 270.000 peserta lainnya berasal dari stimulus ekonomi Semester II-2026.

Hingga Agustus 2026, sebanyak 89.337 peserta tercatat telah mengikuti pelatihan vokasi. Pada Batch IV yang digelar secara serentak, jumlah peserta mencapai 12.128 orang.

Airlangga mengatakan pemerintah ingin memperbesar skala pelatihan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia, termasuk milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri. Langkah tersebut diharapkan membuat program vokasi tidak hanya bergantung pada kapasitas pemerintah, tetapi juga semakin dekat dengan kebutuhan dunia usaha.

"Jadi Bapak Presiden ingin agar ini skalanya besar termasuk untuk vokasi ini, maka tentu ke depan kita harus memanfaatkan seluruh fasilitas yang dimiliki tidak hanya oleh Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, tetapi juga kalangan industri," terang Airlangga.

Masih besarnya porsi generasi muda dalam kelompok pengangguran, tantangan pemerintah bukan sekadar menurunkan TPT nasional. Kesiapan kompetensi menjadi faktor penting agar jutaan pencari kerja muda dapat memanfaatkan pertumbuhan lapangan kerja yang muncul seiring peningkatan investasi.