Ekonom Ungkap Prediksi Mengerikan Ekonomi Indonesia pada 2027

Ekonom senior Ferry Latuhihin mengungkapkan prediksi mengerikan terhadap kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2027 berdasarkan data World Bank.

Bank Dunia menyebut Indonesia terancam menjadi negara termiskin di dunia dalam kelompok middle income country. Data mereka menunjukkan sebanyak 64,2% penduduk Indonesia masuk kategori miskin dengan standar pengeluaran US$ 8,3 per hari.

"Dan masalah kemiskinan ini ya menurut World Bank tahun depan ya Indonesia ini menjadi negara termiskin di dunia di dalam kelasnya sebagai middle income class ya," ujarnya dalam kanal YouTube FERRY LATUHIHIN, dikutip Jumat (4/9).

"Ini sangat mengerikan loh ya tentu ini ukuran World Bank yaitu ya pengeluaran ya manakala pengeluaran warga negara itu cuma 8,3 dolar per hari ya. Itu sudah digolongkan miskin. Dan ini jumlahnya sangat dahsyat 64,2% dari total penduduk kita di mata World Bank itu tergolong miskin," imbuhnya.

Ferry menyoroti perbedaan besar antara data Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut BPS, jumlah orang miskin di Indonesia hanya sekitar 8–9%, jauh lebih rendah dibanding klaim World Bank.

Ia menambahkan, kondisi sehari-hari menunjukkan banyak tenaga kerja masih berada di sektor informal. Dari total angkatan kerja, hanya 40% bekerja di sektor formal, sementara 60% berada di sektor informal seperti ojek online (ojol), pedagang kecil, atau warung makan. Hal ini membuat ekonomi sulit menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Catatan World Bank

Laporan Macro Poverty Outlook dari Bank Dunia memproyeksikan bahwa 64,2% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional kelas menengah atas dengan batas pengeluaran US$ 8,30 per kapita per hari.

Baca Juga: Guntur Romli Soroti Jauhnya Perhitungan Angka Kemiskinan: Bank Dunia 64%, BPS Cuma 8,07%, ini Maksudnya Mainan Desil?

Namun, angka ini bukan berarti statistik resmi pemerintah. Standar US$ 8,30 tidak dikonversi dengan kurs pasar biasa, melainkan menggunakan metode Purchasing Power Parity (PPP) atau paritas daya beli. Bank Dunia menetapkan standar tersebut karena Indonesia telah masuk kategori upper-middle income country.

Pihak Bank Dunia juga menegaskan bahwa data BPS lebih akurat untuk menggambarkan peta kemiskinan domestik.