Pramono Bakal Bangun Mako Satpol PP Baru Tanpa Bikin APBD Jebol

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan pembangunan Markas Komando (Mako) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang lebih representatif. Meski demikian, Pramono memastikan pembangunan fasilitas tersebut tetap mengedepankan efisiensi agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Pramono mengatakan dirinya telah membahas rencana tersebut bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto. 

“Kita akan meminta Kepala Satpol PP untuk merancang, mempersiapkan, dan merencanakan kantor yang lebih representatif," ujar Pramono di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Menurut Pramono, kebutuhan terhadap fasilitas komando yang lebih memadai penting untuk mendukung kinerja Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga ketenteraman serta ketertiban umum di Jakarta.

Namun, rencana pembangunan tersebut tetap harus menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemprov DKI Jakarta.

“Walaupun dalam posisi efisiensi, tetap kita lakukan dengan jauh lebih efisien," tegas Pramono.

Pramono menilai peran Satpol PP dan Satlinmas semakin penting seiring kompleksitas persoalan perkotaan yang dihadapi Jakarta. Personel kedua unsur tersebut dituntut untuk selalu siap menghadapi berbagai kondisi darurat dan melakukan mitigasi risiko.

Baca Juga: Kabel Udara Semrawut Jakarta Dibabat, Pramono Mulai dari Gatot Subroto-Cawang

Baca Juga: Sebelum Diresmikan Prabowo, Pramono Patok Tarif LRT Kelapa Gading-Manggarai Hanya Rp8

Baca Juga: Jakarta Bidik 20 Besar Kota Global 2045, Pramono Beberkan Agenda Besarnya

Salah satunya terkait potensi kebakaran saat musim kemarau serta berbagai kondisi darurat perkotaan lainnya yang membutuhkan respons cepat di lapangan.

“Semangat Jaga Jakarta harus terus diperkuat menuju usia lima abad. Targetnya jelas, yakni Jakarta yang aman, tertib, nyaman, humanis, sekaligus mampu membangun kepercayaan warga, pelaku usaha, dan masyarakat internasional,” pungkasnya.

Rencana pembangunan Mako baru tersebut selanjutnya akan dimatangkan oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta. Pemerintah daerah akan mencari skema pembangunan yang tetap dapat menyediakan fasilitas memadai bagi Satpol PP tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap APBD.