Jelang 2 Tahun Memerintah, Publik Tagih Janji-janji Prabowo-Gibran

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebentar lagi memasuki dua tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Menjelang momentum tersebut, sejumlah pengamat kembali menyoroti pekerjaan rumah pemerintah, termasuk keresahan masyarakat yang dinilai membutuhkan jawaban lebih konkret.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI sekaligus Peneliti Utama Politik BRIN, Prof. Siti Zuhro, mengatakan pemerintahan Prabowo masih memiliki pekerjaan besar. Ia menilai berbagai agenda reformasi dan komitmen yang pernah disampaikan Prabowo perlu mulai terlihat dalam langkah nyata pemerintah.

"Saya ingin nanti di dua tahun peringatan kinerja atau mungkin dilantiknya Pak Prabowo itu, kita ingin mendengarkan sesuatu yang baru, disampaikan untuk menanggapi keresahan masyarakat," kata Prof Siti dalam keterangannya, dikutip Senin (14/9/2026). 

Baca Juga: Bukan Prabowo, Anies, Apalagi Gibran, Sosok Ini Diramal Jadi Presiden 2029-2034

Menurut Prof Siti, publik sebenarnya masih ingin mengawal pemerintahan agar Prabowo memiliki kekuatan untuk menjalankan berbagai program yang telah dijanjikan. Namun, pengawalan tersebut juga disertai harapan agar pemerintah tidak mengabaikan persoalan yang berkembang di masyarakat.

"Kita tetap masih ingin ikut mengawal supaya Bapak Presiden ini kuat gitu ya untuk mengeksekusi program yang menurut saya mudah-mudahan Allah memberikan satu petunjuknya," ucap dia.

Salah satu agenda yang kembali disorot adalah pembenahan institusi, termasuk reformasi yang sebelumnya menjadi harapan masyarakat. Prof Siti menilai perubahan tidak cukup berhenti pada wacana, tetapi harus dirasakan dalam berbagai bidang.

"Melakukan reformasi di semua bidang tidak hanya politik, tapi juga birokrasi, hukum, kelembagaan. Itu bagaimana kita merasakan sekarang kok belum," lanjutnya.

Baca Juga: Era SBY Stabilitas Politik Terjaga dan Demokrasi Berfungsi, Kata Yenny Wahid

Ia juga mengingatkan kembali sejumlah komitmen Prabowo ketika hendak dilantik sebagai Presiden. Mulai dari pemberantasan korupsi, peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga pembangunan dari tingkat desa dan bawah disebut perlu diwujudkan secara nyata.

Prof Siti kemudian menyinggung pembenahan institusi penegak hukum. Menurutnya, reformasi di sektor tersebut menjadi salah satu hal penting yang dapat membantu mengembalikan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

"Misalnya adalah bagaimana institusi penegak hukum bisa betul-betul gitu ya direformasi melalui tadi itu, kehendak yang sudah luar biasa, sekarang sudah gak mau ngomong mereka, sebenarnya kesel gitu kan," tegasnya.

Ia mengatakan tuntutan yang berkembang di kalangan masyarakat dan akademisi perlu mendapat perhatian serius. Terlebih, menurut Prof Siti, pemerintah masih memiliki kesempatan untuk menjawab berbagai keresahan tersebut sebelum kepercayaan publik semakin tergerus.

Prof Siti pun mengingatkan adanya risiko apabila pemerintah tidak segera memberikan respons terhadap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Tingkat kepercayaan dan optimisme publik dinilai dapat ikut terdampak.

"Kalau itu tidak dilakukan dalam dua tahun mungkin hopelessnya itu sudah merosot tajam," imbuhnya.