Korupsi Dicurigai Sengaja Dibiarkan di Periode Pertama, Baru Disikat Habis Prabowo pada 2029

Guru Besar Bidang Ilmu Pemikiran Islam, Hasyim Muhammad, mengungkapkan opininya terkait upaya Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi.

Menggunakan sudut pandang husnuzan atau berprasangka baik, Hasyim menilai Prabowo sengaja membiarkan kalangan bawahannya melakukan praktik korupsi demi menjaga dukungan politik agar kembali terpilih pada Pilpres 2029.

"Jika harus berhusnuzan ke Prabowo, maka saya punya opini: Prabowo membiarkan semua bawahannya untuk melakukan korupsi itu agar ia terpilih lagi di tahun 2029," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Jumat (18/9).

"Maksud saya, dia memang tidak mencegah. Dia tidak secara tegas mengingatkan timnya untuk bersih dari korupsi," lanjutnya.

Menurut Hasyim, bisa saja Prabowo sengaja merangkul banyak pihak yang diduga terlibat praktik korupsi karena jaringan mereka dinilai luas dan memiliki pengaruh yang kuat.

"Mungkin saja, Prabowo memang ingin "merangkul" banyak koruptor itu karena para koruptor (yang sekarang beroperasi dan belum tertangkap) itu berjejaring sangat kuat," ujarnya.

Baca Juga: Pendidikan Gibran di UTS Sydney Disorot: Apa Kurang Lulusan ITB, UI, dan UGM untuk Jadi Capres?

Ia juga menyinggung kasus-kasus korupsi yang telah terungkap, yang menurutnya melibatkan banyak pihak dengan nilai kerugian yang sangat besar.

"Lihat saja koruptor yang kebetulan sudah tertangkap. Uangnya ratusan miliar. Yang terlibat banyak orang dari atas sampai bawah," katanya.

Hasyim turut menyoroti dua program prioritas pemerintahan Prabowo, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang menurutnya melibatkan banyak pihak dalam perputaran ekonomi.

"Belum lagi kalau bicara MBG dan Kopdes. Berapa banyak keluarga yang sekarang ini terlibat dalam "putaran uang" MBG dan Kopdes di seluruh Indonesia!" ujarnya.

Menurut Hasyim, pengawasan terhadap kedua program tersebut masih lemah. Ia menyinggung munculnya kasus hukum yang melibatkan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) serta berbagai persoalan dalam pelaksanaan program koperasi desa.

"Dan kita tahu pengawasan begitu lemah. Terbukti, Kepala BGN jadi tersangka korupsi. Lalu pengadaan barang di Kopdes begitu masif tanpa perencanaan yang matang," katanya.

Hasyim berpendapat bahwa jaringan yang terbentuk dari penggunaan anggaran negara dalam program-program tersebut berpotensi memiliki pengaruh politik menjelang Pemilu 2029.

"Semua jaringan yang pakai uang negara itu pastinya sangat kuat dan sangat mungkin memengaruhi pemilih di 2029," ucapnya.

Lebih lanjut, ia beranggapan bahwa kondisi tersebut sengaja dibiarkan terjadi pada periode pertama pemerintahan Prabowo.

Baca Juga: Ibarat Simalakama, Pengamat Sebut Prabowo Harus Tinggalkan Trah Jokowi Jika Ingin Rangkul PDIP di 2029

"Nah, menurut saya semua itu memang dibiarkan. Uang sengaja dihambur-hamburkan untuk periode pertama ini. Baru nanti di periode kedua itulah Prabowo akan menyikat habis para koruptor karena dia tak lagi punya kepentingan di 2034," ungkapnya.

"Begitulah husnuzan saya. Dan meski ketika saya husnuzan pun, sama saja pemerintahan tetap terlihat sebusuk itu karena membiarkan korupsi tumbuh saat ini," tandasnya.